logo rilis
Gerak Cepat Awasi Pemerintah Bantu Masyarakat, DPR Bentuk Timwas COVID-19
Kontributor
Nailin In Saroh
09 April 2020, 18:00 WIB
Gerak Cepat Awasi Pemerintah Bantu Masyarakat, DPR Bentuk Timwas COVID-19
Wakil ketua DPR, Muhaimin Iskandar. FOTO: DPR RI

RILIS.ID, Jakarta— DPR RI membentuk Timwas COVID-19 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sekaligus untuk membantu masyarakat yang terdampak. 

Tim yang anggotanya berasal dari seluruh fraksi dan komisi ini diketuai Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar. 

“Tim dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dalam keterangan persnya, Kamis (9/4/2020).

Tim Pengawas COVID-19, jelas dia, akan fokus pada pengawasan terhadap tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi wabah tersebut. Disamping itu juga untuk mengawasi agar ketersediaan logistik seperti masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan obat-obat terdistribusi dengan baik. 

“Dalam situasi kedaruratan, tim akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” tuturnya.

Muhaimin menegaskan, Tim tersebut akan segera melakukan Rapat dengan Gugus Tugas COVID-19 dan jajarannya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat dan terkoordinasikan antar kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. 

"Tim juga akan mengadakan pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota yang daerahnya menjadi zona merah COVID-19," jelasnya. 

Ketua umum PKB itu menambahkan, ada beberapa temuan awal yang perlu segera diatasi, diantaranya yaitu mengenai Koordinasi di antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, untuk mensinkronkan berbagai data, rencana program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga untuk menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Serta, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) untuk rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta masih belum optimal, sehingga masih banyak rumah sakit yang belum mendapat APD yang standard.

Selain itu juga terkait antisipasi terhadap lambannya proses pencairan dana. Karena menggunakan sistem dan prosedur yang normal, sehingga menghambat proses penanganan COVID-19. 

"Dan perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi COVID-19 seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas, dan dampak-dampak lainnya,” pungkas Muhaimin. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID