logo rilis
Gelar Pilkada 2020, Legislator Minta Petugas Perketat Protokol Kesehatan
Kontributor
Nailin In Saroh
30 Juni 2020, 21:45 WIB
Gelar Pilkada 2020, Legislator Minta Petugas Perketat Protokol Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena (kanan) dalam diskusi bertema

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengaku tak mempermasalahkan Pilkada 2020 digelar di tengah masa pandemi. Namun ia menekankan pola protokol kesehatan harus dilakukan secara detail dan konkret.

Menurut Melki, permasalahan seputar protokol kesehatan yang selama ini bertolak pada ketidakpatuhan masyarakat lantaran kurangnya sosialisasi dan evaluasi dari pemerintah. Karenanya, untuk pilkada 2020, ia berharap sosialisasi tidak hanya sekadar formalitas. 

Pemerintah terutama melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata dia, memegang peran kunci untuk menjamin detail protokol kesehatan di masyarakat.

"Dalam konteks pilkada, paling penting adalah Kemenkes, KPU, Kemendagri, Bawaslu pasti sudah membahas level teknis. Di bawah mereka akan dipandu protokol yang bersifat detail dan konkret serta jelas bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat," ujar Melki dalam diskusi bertema "Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Politikus Golkar ini menjelaskan, daerah yang akan menggelar pilkada akan terbagi pada beberapa zona wilayah, seperti merah dan hijau. Menurutnya, daerah berzona merah membutuhkan perhatian lebih besar dalam penerapan protokol kesehatan.

Ia mengingatkan bahwa risiko penularan di zona ini lebih tinggi sehingga pengawasan protokol harus lebih diperketat.

Sementara untuk zona hijau, menurutnya hanya perlu menerapkan protokol standar, seperti memakai masker, mencuci tangan. "Daerah merah mungkin ada protokol tambahan karena dia lebih ruwet dibanding dengan daerah zona hijau," katanya.

Selain itu, lanjut Melki, bagi panitia penyelenggara pilkada harus mengenakan pelindung wajah di samping juga menggunakan masker. Hal ini diterapkan tidak hanya pada saat menggelar tahapan pemungutan suara, namun juga pada saat melakukan persiapan logistik.

"Petugas daerah turun harus memakai masker dan topeng transparan. Semua logistik yang diturunkan juga harus memperhatikan protokol, harus dipatuhi," ucapnya.

Legislator dari Nusa Tenggara Timur ini juga menyoroti hal lain, yakni soal pemenuhan anggaran pilkada. Menurutnya pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen mengeluarkan anggaran jika sudah menyepakati penyelenggaraan pilkada tahun ini.

Masalah anggaran menjadi masalah kedua bagi penyelenggara pemilu setelah masalah protokol kesehatan. Belakangan, KPU sendiri mengaku kesulitan ingin menyelenggarakan pilkada 2020 akibat Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) untuk biaya pilkada tak kunjung di cairkan pemerintah daerah.

"Kalai begini-gini jangan dipersulit, kalau dia menyangkut kepentingan publik uangnya harus dikeluarkan," pungkas Melki. 

Diketahui, pelaksanaan pilkada serentak 2020 sudah memasuki tahapan pemilihan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepastian protokol kesehatan dalam setiap tahapan hingga akhir pilkada 2020 hari memperhatikan pencegahan virus guna menjamin keselamatan para pemilih.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID