logo rilis
Fadli Zon: Integritas, Kunci Pemberantasan Korupsi
Kontributor
Nailin In Saroh
09 Desember 2019, 19:07 WIB
Fadli Zon: Integritas, Kunci Pemberantasan Korupsi
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon pada pembukaan The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption di Doha, Qatar, Senin (9/12/2019).

RILIS.ID, Doha— Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon, yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menekankan peran prioritas dalam meningkatkan perlindungan iklim sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi.

Menurutnya, integritas adalah antitesa dari korupsi. Itu sebabnya, integrasi budaya menjadi vital bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan, dalam agenda pendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

“Selama ini, membahas tradisional yang bertumpu pada pembuatan undang-undang dan penegakkan hukum, tidak lagi memadai untuk membangun perlindungan yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tidak mengherankan, namun setiap negara berhasil mengumpulkan seluruh laporan, namun  indeks persepsi korupsi  tidak meningkat yang signifikan. Semakin banyak yang menurun, "ujar Fadli pada pembukaan  Konferensi Global ke-7 Anggota Parlemen Melawan Korupsi  di Doha, Qatar, Senin (9/12/2019).

“Ini menandakan, membahas tradisional yang selama ini dijalankan dalam pemberatasan korupsi, mengandung pembatasan. Dan hal ini hanya bisa dijawab dengan menghadirkan budaya integrasi di setiap hubungan publik, "sambungnya. 

Fadli menuturkan, korupsi yang serius bagi pembangunan berkelanjutan. Bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional-regional- dan bahkan global.

"Karena itu, pemerintahan yang berintegritas, menjadi faktor kunci pemberantasan korupsi. Selama praktik korupsi masih masif, maka pemerintahan akan selalu dalam kondisi lemah untuk merealisasikan pembangunan untuk rakyatnya." Kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini. 

Dalam forum yang dihadiri Wakil Emir Qatar, Shaikh Abdullah bin Hamad Khalifah Al-Thani, dan melengkapi kepemimpinannya, Fadli Zon, menyeret tiga donor untuk mendukung dunia guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Pertama, adanya kepemimpinan politik yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengimplementasikan pemantauan aset yang komprehensif. Kedua, adanya keterlibatan dan partisipasi publik baik dari organisasi profesional maupun para pemuka agama. 

Ketiga, adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Ketiga rekomendasi tersebut, menjadi kunci untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak hanya berintegritas, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.

"Dan dalam konteks ini, GOPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen negara G20, dan organisasi-organisasi internasional untuk berkolaborasi," jelas Fadli. 

Penyelenggaraan The 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, yang bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia, menandai berakhirnya tanggung jawab Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC. 

“Sejak saya dilantik sebagai Presiden GOPAC periode 2015-2017, dan terpilih kembali untuk periode 2017-2019, saat ini keanggotaan GOPAC telah hadir di 65 negara yang terbagi ke dalam 5 regional chapter; Arab, Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Oseania.” katanya. 

Selama dua periode tersebut, GOPAC berhasil memberikan kontribusi yang luas pada tiga isu utama; Sustainable Development Goals (SDGs), implementasi UNCAC, dan Open Government.

Untuk mendorong implementasi SDGs, misalnya, pada 2016 GOPAC bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD), berkolaborasi menghasilkan “Handbook on the Role of Parliament in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).” 

Buku ini dalam Konferensi Parlemen Global yang diadakan oleh World Bank dan IMF pada April 2017, berhasil dijadikan rujukan seluruh parlemen dunia dalam mengawal implementasi SDGs.

Dalam mendukung efektivitas implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), keterlibatan GOPAC dimulai dengan keikutsertaan pada penandatanganan konvensi tersebut di Merida, Meksiko, 2003. Dukungan ini kemudian berlanjut melalui penyelenggaraan Konferensi Global di Arusha, Tanzania pada September 2006, dan keterlibatan GOPAC pada Forum Parliamentarians yang ke-7, dalam rangkaian kegiatan Conference of State Parties (CoSP) for UNCAC di Kantor Pusat PBB, Wina, Austria.

Sementara itu untuk isu Open Government, GOPAC bersama Westminister Foundation for Democracy (WFD), berhasil membangun inisiatif bersama untuk mendorong keterbukaan institusi parlemen. Melalui inisiatif ini, GOPAC telah mengembangkan sejumlah instrumen, seperti Handbook of Financial Oversight, Handbook on Improving Democratic Accountability, dan Guidelines to Strengthen Oversight through Parliamentarian Donor Collaboration.

"Semua capaian tersebut, menandakan kuatnya komitmen GOPAC pada empat tahun terakhir, dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional, regional, maupun global," tukas Fadli. 

Konferensi Global ke-7 Anggota Parlemen Anti Korupsi  diselenggarakan pada 9-10 Desember 2019 di Qatar. Selain pusat konferensi internasional, dipilihnya Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan  Konferensi Global GOPAC ke-7, yang tidak  dilepas dari rekam jejak Qatar sebagai negara yang sangat aktif dalam mendorong institusionalisasi pemberantasan korupsi di tingkat global.

Konferensi ini dihadiri oleh 65 perwakilan dunia dan perwakilan dari organisasi internasional lainnya seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Islamic Development Bank (IDB), dan Westminister Foundation for Democracy (WFD). 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID