logo rilis
Dua Permintaan Luhut pada Anies Baswedan soal DKI Jakarta
Kontributor

16 Desember 2020, 12:00 WIB
Dua Permintaan Luhut pada Anies Baswedan soal DKI Jakarta
Cek poin PSBB di Perbatasan Jakarta-Tangerang. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan meminta dua hal kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang dilaksanakan secara virtual beberapa waktu yang lalu.

Hal ini sempat menjadi perhatian netizen tentang permintaan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Dua hal menjadi permintaan itu ternyata, untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home-WFH) hingga 75 persen.

 “Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” pintanya.

Menurut Luhut, kebijakan tersebut karena adanya peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pasca libur dan cuti bersama pada akhir Oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Luhut. 

Dari provinsi-provinsi tersebut, ia menggarisbawahi tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.

Kendati demikian, kata Luhut, agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, dia juga meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan sewa dan biaya layanan kepada para penyewa. 

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” kataya.

Selain itu, kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Luhut mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. Tidak hanya itu, Luhut juga meminta TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. 

“Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID