DPR Sepakat Istilah 'New Normal' Tak Lagi Dipakai, Yandri: Kurva COVID-19 Terus Naik - RILIS.ID
DPR Sepakat Istilah 'New Normal' Tak Lagi Dipakai, Yandri: Kurva COVID-19 Terus Naik
Nailin In Saroh
Senin | 13/07/2020 19.02 WIB
DPR Sepakat Istilah 'New Normal' Tak Lagi Dipakai, Yandri: Kurva COVID-19 Terus Naik
Mural bertuliskan New Normal New Problem di Jalan Simatupang, Jakarta. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta – Komisi VIII DPR RI sepakat istilah new normal atau normal baru sudah tidak bisa lagi dipakai untuk sosialisasi protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19.

"Itu istilah asing yang betul-betul asing bagi rakyat. Frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat paham bahwa pandemi ini belum berakhir dan risikonya masih tetap tinggi?" ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Senin (13/7/2020). 

Menurut Yandri, ditengah sosialisasi protokol kesehatan dengan menggunakan berbagai istilah berbahasa asing, kurva kasus positif COVID-19 ternyata justru terus naik. Meskipun ia mengakui bahwa jumlah kasus positif terkonfirmasi yang terus bertambah itu menunjukkan hasil dari pemeriksaan secara masif, namun hal itu juga menunjukkan bahwa penularan masih terjadi yang berarti sosialisasi protokol kesehatan belum maksimal.

"Istilah new normal dipahami salah di tengah masyarakat sebagai situasi yang sudah normal. Masyarakat pergi ke pasar, pergi ke kebun, dan bekerja seperti biasanya saja menganggap COVID-19 sudah tidak ada," kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.  

Padahal, sambung Yandri, kasus positif yang masih tetap banyak terkonfirmasi setiap hari menunjukkan bahwa virus corona penyebab COVID-19 masih ada di tengah masyarakat Indonesia.

Karena itu, Yandri meminta BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami masyarakat, di samping melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang lebih masif.

"Kami lusa sudah reses ke daerah pemilihan. Kalau ada kebijakan, bisa sekaligus kami komunikasikan dengan rakyat bahwa pandemi ini belum berakhir. Ini adalah tanggung jawab kita semua," tegasnya.

Yandri juga mengingatkan BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa maksimal dalam menangani COVID-19 agar tidak jatuh korban semakin banyak.

"Pandemi ini belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhir dan berapa korbannya. Kontraksi ekonomi jangan terlalu berat, tetapi kita juga tidak bisa menganggap remeh nasib nyawa anak bangsa," pungkasnya.  


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID