logo rilis
DPR Sarankan Sanksi bagi Pelanggar Larangan Mudik
Kontributor
Nailin In Saroh
02 April 2020, 16:00 WIB
DPR Sarankan Sanksi bagi Pelanggar Larangan Mudik
Ilustrasi mudik lebaran. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyarankan adanya sanksi terhadap pelanggar larangan mudik demi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, masyarakat cenderung mengabaikan larangan tersebut jika hanya sekedar imbauan. 

"Fokus kita memang mencegah penyebaran virus dari wilayah episentrum, yaitu Jakarta. Perlu sekali ada ketegasan dari pemerintah pusat agar orang-orang tidak keluar Jakarta, tidak bisa sekadar imbauan," kata Hetifah dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020).

Politisi partai Golongan Karya ini menilai pentingnya pemberlakuan sanksi jika pemerintah serius ingin mengantisipasi penularan COVID-19. Cara ini dikatakannya akan lebih efektif untuk menahan masyarakat tetap di rumah hingga wabah ini mereda.

Menurut Hetifah, dikhawatirkan sebaran virus makin meluas ke semua provinsu apabila tanpa ada sanksi yang jelas bagi pemudik. 

"Saya harap instruksi presiden atau Inpres tersebut bisa meng-cover sanksi pelanggaran yang tegas,” tutur Legislator Kalimantan Timur ini. 

Diketahui, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya tengah mempersiapkan sejumlah skenario untuk mencegah masyarakat mudik pada hari raya Idul Fitri 2020. Jokowi mengatakan skenario tersebut akan melihat permasalahan dari hulu hingga hilir.

"Mengenai arus mudik, saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja, atau sifatnya sektoral, atau kepentingan daerah saja. Tetapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir," kata Jokowi dalam rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Mudik melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Kamis (2/3). 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID