logo rilis
DPR: Pasal Penghinaan Presiden Tak Semena-mena Digunakan Presiden
Kontributor

08 Februari 2018, 02:32 WIB
DPR: Pasal Penghinaan Presiden Tak Semena-mena Digunakan Presiden
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta—  Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) Adies Kadir memastikan, pasal penghinaan presiden tidak akan mengancam demokrasi. 

Menurut anggota Komisi III tersebut, presiden tidak akan sewenang-wenang menggunakan haknya dengan pasal tersebut.

"Dan kita yakin, bahwa presiden tidak semena-mena atau dengan gampang menggunakan haknya," kata Adies Kadir di kantor DPP Golkar Jakarta Barat, Rabu (7/2/2018).

Sebagai informasi, DPR telah memasukkan pasal penghinaan ke dalam RKHUP. Pasal yang diajukan, menurut DPR berbeda dari pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Delik pasal tersebut menjadi delik aduan. Dengan begitu, presiden sendiri yang akan melaporkan jika dianggap terdapat unsur penghinaan.

Pasal penghinaan presiden, kata Adies Kadir, semata-mata bertujuan menjaga wibawa presiden sebagai kepala pemerintahan. Dia menganalogikan, bagaimana negara juga menjaga wibawa presiden lain saat berkunjung ke Indonesia.

Dengan begitu, perlakuan yang sama juga diberikan kepada presiden untuk menjaga kehormatannya.

"Keinginan substansinya adalah, kita ingin presiden kita dihormati, agar tidak dilecehkan atau dirusak nama baiknya. Itu saja. Tapi kalau adik-adik mahasiswa demo itu tidak masalah," tutupnya.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID