DPR dan Kemkominfo Sepakat Prioritaskan RUU PDP - RILIS.ID
DPR dan Kemkominfo Sepakat Prioritaskan RUU PDP
Nailin In Saroh
Kamis | 28/05/2020 23.00 WIB
DPR dan Kemkominfo Sepakat Prioritaskan RUU PDP
Ilustrasi Rancangan Undang-undang. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika akan tetap memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk tahun ini.  

"Pada tanggal 14 Juni, sebelum membuka masa sidang berikutnya, kami akan memaksa Badan Musyawarah dan Badan Legislasi untuk memberikan 'paksaan' kepada delapan fraksi lain untuk segera memasukkan daftar inventarisasi masalah dari RUU PDP ini," kata Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, saat diskusi virtual “Aman Beraktivitas di Platform Digital Selama Pandemi COVID-19”, Kamis (28/5/2020).

Menurut Farhan, RUU PDP merupakan salah satu hal yang krusial sehingga perlu diselesaikan, apalagi beberapa waktu belakangan terjadi kebocoran data pribadi antara lain kasus Tokopedia dan KPU. Tak kalah penting adalah bagaimana pengelolaan data pribadi yang berkaitan dengan tes cepat COVID-19.

Berkaitan dengan RUU PDP, Farhan menyoroti soal kebijakan penghapusan data oleh lembaga yang mengelola data serta lembaga yang menaungi perlindungan data pribadi.

Ketika konsumen ingin berhenti menggunakan suatu layanan, pengelola data wajib menghapus semua data konsumen tersebut yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Selain itu perlu juga dibahas lembaga mana yang akan mengawasi data pribadi, apakah perlu membentuk lembaga independen atau pilihan lainnya, kewenangan berada di Kominfo atau Komisi Informasi Pusat.

"Saya melihat perlunya ada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tata cara bagi pada pengelola data," pungkas Farhan. 

Dalam diskusi yang sama, Kepala Subdirektorat Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Direktorat Jenderal, Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hendri Sasmita Yudha, menyatakan "RUU PDP masih menjadi prioritas pada 2020".

DPR sudah menerima berkas RUU PDP sejak 25 Februari lalu, pada situasi normal, 10 hari setelah diterima akan digelar pertemuan untuk memulai pembahasan RUU. Tapi, pembahasan RUU PDP tertunda karena pandemi virus corona penyebab COVID-19.

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID