logo rilis
DPR Apresiasi KPK Tangkap Nurhadi, Arsul: Jadi Pintu Masuk Selidiki Mafia Peradilan
Kontributor
Nailin In Saroh
02 Juni 2020, 11:30 WIB
DPR Apresiasi KPK Tangkap Nurhadi, Arsul: Jadi Pintu Masuk Selidiki Mafia Peradilan
Eks Sekretaris MA yang jadi buronan KPK, Nurhadi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya, Senin (1/6/2020) malam tadi. KPK menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu terkait kasus dugaan suap-gratifikasi senilai Rp46 miliar. 

"KPK perlu kita acungi jempol atas kerja penangkapan ini, karena kasus Nurhadi ini termasuk kasus 'high profile', karena yang bersangkutan dipersepsikan sebagai "orang kuat" yang sulit disentuh penegak hukum terutama sewaktu masih menjadi pejabat utama MA RI," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (2/6/2020). 

"Apalagi untuk memberikan anggota Brimob yg menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja KPK kesulitan," sambung dia. 

Meski begitu, kata Arsul, komisi hukum DPR RI meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja. Menurutnya, kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai praktek mafia peradilan. 

"Meski bisa jadi istilah mafia ini tidak pas karena masih harus dibuktikan lebih lanjut," ucap wakil ketua DPR itu. 

Arsul menilai jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka akan membantu dunia peradilan Indonesia. Terutama untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor termasuk investor asing.

Arsul juga menyatakan bahwa ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan jajarannya di bidang pelayanan publik berupa kemudahan berproses perkara dari tingkat pertama sampai dengan di tingkat MA RI akan mendatangkan apresiasi yang lebih besar ketika praktik suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan. 

"Nah, karena itu tidak heran jika banyak elemen masyarakat juga berharap KPK tidak berhenti dalam kasus Nurhadi ini pada dugaan suap yang menyebabkannya menjadi tersangka," tutur Sekjen PPP itu. 

Karenanya, Arsul menyarankan kepada KPK apabila Nurhadi mau bekerja sama, bersifat kooperatif, untuk membongkar kasus-kasus serupa mafia peradilan yang selama ini diyakini banyak elemen masyarakat, maka ia layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan tuntutan hukum.

"Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan kita terus meningkat, dan salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita", pungkas Arsul. 

Seperti diketahui, KPK memasukkan Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron sejak hampir empat bulan lalu. Lembaga Antirasuah menetapkan Nurhadi buron pada Kamis (13/2/2020) setelah mangkir dari pemanggilan sebanyak dua kali.

Selain Nurhadi, KPK juga memasukkan dua tersangka lain, yakni menantu Nurhadi, Riezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto sebagai buron. Riezky Herbiyono ditangkap bersama Nurhadi pada Senin (1/6/2020) malam. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID