logo rilis
DPD dan BPH Migas Sepakat Mengalirkan BBM sampai ke Desa
Kontributor

27 Februari 2018, 01:05 WIB
DPD dan BPH Migas Sepakat Mengalirkan BBM sampai ke Desa
Ketua DPD Oesman Sapta Odang bersama Ketua BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Pejabat Struktural BPH Migas. FOTO: Humas DPD

RILIS.ID, Jakarta— Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas bakal membangun jaringan sub penyalur BBM di setiap daerah. Kebijakan memangun sub penyalur ini sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan BBM pada daerah terpencil yang selama ini belum mendapat layanan dari Pemerintah. Sub penyalur juga akan memuluskan dan menyukseskan secara maksimal Program BBM Satu Harga.

Rencana tersebut disampaikan Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas dan Pejabat Struktural BPH Migas saat berkunjung kepada Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (Oso) di Gedung Nusantara 3,  Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Menurut Fanshurullah, konsep sub penyalur ini layaknya seperti pengecer biasa. Akan tetapi proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku dan harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Dengan demikian, lajut, Fanshurullah, keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil.

"Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada 3 distrik di Kabupaten Asmat. Selanjutnya sub penyalur yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten," ujarnya.

"Kita memiliki 22 ribu desa, artinya jika setiap desa terdapat sub penyalur maka ini akan sangat luar biasa. Kemudian jika di luar daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) terdapat sekitar 85 ribu desa," tambahnya.

Oso menyambut baik pembangunan jaringan sub penyalur dan untuk merealisaskan ini BPH Migas bersama dengan DPD akan menggandeng beberapa stakeholders terkait. 

"Jadi ya harus kita laksankan jadi DPD sudah kerjasama dengan PWI dan juga dengan Kementerian Desa. Karena faktor penunjang bagi masyarakat daerah itu adalah beras, gula juga BBM. Nah ini perlu salah satu kita prioritaskn yang mana dulu ya BBM dulu. Nanti kalau BBM sudah, baru beras, baru gula pelan-pelan kita kejar ini," jelasnya.

Sementara itu Komite BPH Migas, Henry Ahmad mengatakan dalam menyediakan satu desa satu sub penyalur, peran Pemda akan sangat vital karena harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

"Untuk jadi sub penyalur kan butuh Rp50-100 juta. Nanti kita berikan satu model standar tentang lahan, tentang alatnya dan nanti kita koordinasi dengan Pemda. Jadi Pemda yang memberikan izin lokasi, bukan uang dari Pemda," terangnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID