Diusulkan Masuk Prolegnas, PKS Nilai Pembahasan RUU Redenominasi Rupiah Setelah Pandemi - RILIS.ID
Diusulkan Masuk Prolegnas, PKS Nilai Pembahasan RUU Redenominasi Rupiah Setelah Pandemi
Nailin In Saroh
Minggu | 12/07/2020 13.03 WIB
Diusulkan Masuk Prolegnas, PKS Nilai Pembahasan RUU Redenominasi Rupiah Setelah Pandemi
Ilustrasi redenominasi rupiah. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, menanggapi usulan Kementerian Keuangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah atau Redenominasi masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Menurutnya, rencana redenominasi rupiah bukanlah wacana baru. Pasalnya, pada tahun 2010, Bank Indonesia sudah merencanakan lima tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah.

Namun soal waktu pembahasan redenominasi rupiah, politisi PKS itu menilai sebaiknya pemerintah saat ini fokus menangani pandemi COVID-19.

“Masih banyak permasalahan penting lain yang harus dibenahi pemerintah,” ujar Anis, Minggu (12/7/2020). 

Kendati demikian, Anis menjelaskan, ada beberapa nilai manfaat dari redenominasi. Pertama untuk kemudahan dan penyederhanaan sistem pencatatan keuangan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Terutama soal kemudahan teknik perhitungan rupiah karena selama ini selalu melibatkan banyak digit yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam transaksi. 

"Khusus bagi pemerintah akan mempermudah penyusunan APBN yang nilainya saat ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah," katanya. 

Kedua, meningkatkan citra rupiah terhadap mata uang negara lain. Dikatakan Anis, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kuotasinya akan sama dengan mata uang di negara lain.

Meski begitu, Anis mengungkapkan bahwa redenominasi rupiah pasti memiliki risiko. Ada persepsi dan kekhawatiran di masyarakat bahwa redenominasi rupiah sama dengan sanering. Dikhawatirkan banyak pemilik modal yang akan mengkonversikan uang rupiahnya kedalam valuta asing khususnya dolar AS.

Padahal, kata Anis, kedua kebijakan itu berbeda. Redenominasi hanya mengurangi jumlah digit tanpa mengurangi nilai uangnya. Sementara sanering adalah mengurangi daya beli dan nilai uangnya.

Risiko lain terkait potensi kenaikan harga karena pembulatan harga ke atas secara berlebihan akibat dari pengusaha dan pedagang yang menaikkan harga semaunya. Anis menegaskan risiko saat pelaksanaan redenominasi harus diantisipasi. 

“Untuk mengatasi risiko saat pelaksanaannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, ia menilai harus ada sosialisasi dan edukasi secara aktif, intensif, dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang apa itu redenominasi. 

"Hal lain yang sangat diperlukan adalah kerja sama yang baik antara pemerintah, BI, dan OJK serta didukung perbankan, asosiasi industri dan pengusaha, lembaga pendidikan serta lembaga masyarakat lainnya," pungkas legislator dapil DKI Jakarta ini. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID