logo rilis
Diuji Menteri PUPR, Finsensius Mendrofa Lulus Doktor Hukum Dengan Predikat Cumlaude
Kontributor
RILIS.ID
26 April 2021, 11:56 WIB
Diuji Menteri PUPR, Finsensius Mendrofa Lulus Doktor Hukum Dengan Predikat Cumlaude
Foto: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono, menjadi penguji eksternal di Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Promovendus Finsensius Fitarius Mendrofa.

Kehadirannya telah memberikan legitimasi kuat terhadap disertasi Finsensius Mendrofa dengan judul ”Optimalisasi Tanggungjawab Hukum Melalui Instrumen Kontrak Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Dalam Skema Public Private Partnership” yang telah terlaksana pada 24 April 2021 di Universitas Trisakti.

Doktor Hukum ini mempertahankan disertasi di hadapan 6 orang penguji yaitu penguji internal dan Menteri PUPR sebagai penguji eksternal. 

Salah satu isu yang diangkat doktor hukum ini adalah pengaturan terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur yang selama ini diatur pada level peraturan presiden.

Hakikatnya karena pembangunan infrastruktur nasional sangat strategis maka pembangunan dengan skema KPBU harusnya diatur pada level undang-undang hal ini berkaitan dengan teori jenjang norma khususnya pada tanggungjawab hukum dan alokasi resiko antara pemerintah dan badan usaha swasta.

Selain itu, doktor hukum ini masih banyak memberikan rekomendasi seperti skema tanggung jawab yang ideal, penyelesaian sengketa yang ideal sampai pada paradigma yang dibangun dalam skema ini yaitu paradigma keperdataan.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengapresiasi disertasi Finsensius Mendrofa dan juga menyampaikan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha penyediaan infrastruktur tidak hanya karena pembiayaan dan pendanaan yang terbatas tetapi menitikberatkan pemerintah melibatkan pihak swasta untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, ia menanyakan pendapat promovendus perbedaan skema KPBU dengan privatisasi. Untuk hal ini, Finsensius Mendrofa menegaskan, skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur bukan privatisasi, semua infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU pada waktu yang ditentukan dalam kontrak akan dikembalikan menjadi milik negara dalam hal ini pemerintah, sedangkan privatisasi bertujuan untuk milik umum menjadi milik pribadi atau badan usaha.

Pendapat Promovendus ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang melibatkan swasta atau badan usaha. 

”Saya mendukung penuh skema KPBU yang dilakukan oleh pemerintah,” tegas Finsensius Mendrofa.

Sementara, Basoeki Hadimoeljono menyetujui pendapat Promovendus terkait perbedaan skema KPBU dengan privatisasi.

”Memang betul KPBU bukan privatisasi,” tegas Menteri PUPR. 

Setelah selesai sesi tanya jawab dan dilakukan sidang penilaian, Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan sepenuhnya menyandang gelar Doktor Hukum.

Sidang Promosi Terbuka Doktor Finsensius Fitarius Mendrofa dihadiri orang tua, Istri dr. Linna Asni Zalukhu dan keluarga besar, selain itu dihadiri beberapa kerabat lainnya antara lain Firman Jaya Daeli selaku tokoh nasional dan sahabat Menteri PUPR Basoeki, Dr. Sumpeno, SH.,M.H., selaku Hakim Tinggi Denpasar; Ir. Ludy Eqbal selaku Komisioner Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Republik Indonesia, Juniman Mendrofa, SH.,M.Kn selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Wira Darma Thio dan Eko Teng pengusaha dibidang infrastruktur.

Kemudian, Dr. Wardaniman Larosa, SH.,MH, Asnal Hafiz, SH.,MH., Achayruddin, SE.,M.Sc, Yustinus Mendrofa, SE., Yatafao Mendrofa, SS.,SH.,MH., Marianus Mendrofa, SH, serta lainnya.(*)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID