logo rilis
Di Mana Pancasila Kita?
kontributor kontributor
Yudhie Haryono
15 Juni 2017, 23:40 WIB
Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center
Di Mana Pancasila Kita?

Betapa menariknya pemerintahan hari ini. Cerdas membuat utang baru yang berbunga mahal dalam merealisasikan APBN. Betapa canggihnya rezim hari ini. Pintar melanggar UU Keuangan Negara 2003, soal struktur dan disiplin anggaran. Dan, betapa kuatnya presiden hari ini. Bertekad mengampuni pengemplang pajak (tax amnesty) dan pencuri uang warganegara.

Apa sih sesungguhnya cita-cita negara ini? Sampai-sampai kita jadi menarik, canggih dan kuat (dalam mengkhianati konstitusi). Cita-citanya begitu mulia: mencipta dan mewariskan negara yang menjamin warganya hidup dalam keadilan sosial bagi seluruhnya.

Baca Juga

Faktanya, per September 2015, Gini Ratio kita masih sebesar 0,40. Kondisi yang memalukan ini mencerminkan kesenjangan negeri kita sangat besar. Itu juga yang menyebabkan kita di peringkat ketiga terburuk seluruh dunia. Hal ini karena kekayaan nasional sebanyak 50,3% hanya dikuasai oleh 1% rakyat Indonesia. Ini jelas fakta yang "anti Pancasila."

Bandingkan dengan negara seliberal Amerika Serikat (AS), di mana yang menikmati kekayaan nasional di atas 1.3%. Kita negara Pancasila loh. Semboyan barunya: aku pancasila, aku indonesia. Sayang kok cuma dalam ucapan, minus perbuatan.

Singkatnya, kemiskinan, kebodohan, konflik, kesakitan, kesenjangan, ketimpangan, ketergantungan, kejijikan dan keterjajahan (9K) masih bercokol kuat di republik kita. Kenapa begitu? Karena arsitektur ekopol kita masih tetap kolonialis dan "sakit" bahkan anti konstitusi plus anti nalar.

Sebagai contoh soal "dana publik." Ia sesungguhnya selama ini hanya beredar di antara pengusaha besar (konglomerasi, MNC: asing-aseng) dan sama sekali tidak berpihak kepada ekonomi warganegara. Uang hanya beredar di antara mereka yang lebih memilih investasi ke pasar obligasi dan properti daripada mengembangkan usaha kecil dan menengah apalagi koperasi.

Celakanya, para konglo itu mendapatkan akses modal dari bank yang selama ini menikmati keuntungan hanya dari hasil bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Padahal, bunga obligasi itu berasal dari pajak warganegara. Jadi, warganegara dibebani bayar pajak untuk dinikmati segelintir konglomerat (hitam).

Kita tahu saat ini, pemerintah per tahunnya rata-rata harus membayar 60 triliun rupiah untuk bunga obligasi yang diterbitkan guna mem-bailout bank konglomerat hitam. Padahal, kebanyakan bank yang kolaps pada 1998 itu karena dimanipulasi oleh pemiliknya sendiri. Akibatnya, beban anggaran yang sangat besar harus ditanggung oleh warganegara via pembayaran pajak. Caranya, hapus subsidi; naikin pajak. Cekik rakyat miskin.

Nasib fatalnya, obligasi rekapitalisasi ratusan triliun rupiah itu terus membebani APBN tiap tahun yang berakibat pada pencekikan pajak, pencabutan subsidi, pengurangan pos-pos anggaran seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Singkatnya kekayaan (konglomerat) makin kaya dan kemiskinan (duafa) makin miskin. Terlebih, kemiskinan struktural ini menguat terus karena: 1)Kita kurang demokratis sehingga tak ada partisipasi dan gotong-royong; 2)Habisnya akses dan kontrol terhadap sumber daya (SDA&SDM); 3)Adanya ketimpangan akumulasi dan distribusi aset produktif baik lahan maupun modal; 4)Masifnya kebijakan berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik; 5)Punahnya peran pemerintah dalam meminimalkan ketimpangan sosial dan swastanisasi yang berlebihan; 6)Perampokan terus menerus sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan; 7)Banjirnya kebijakan-kebijakan yang menyebabkan lahirnya oligarki, kleptokrasi, kartelik dan predatorik; 8)KKN yang merajalela; 9)Warganegara yang apatis dan cuek.

Sembilan hal itulah yang membuat kreta kuda nawacita mogok. Sembilan hal itu juga yang memastikan kerja blusukan mubadzir. Selebihnya konsolidasi rezim lama berbaju baru dan pemain baru bermental lama terus berulang dan makin menggurita.

Lalu, apa jalan keluar dari ekopol sakit dan anti nalar ini? Trias revolusi: mental, nalar dan konstitusional. Memang, revolusioner hadir dan merekah dalam keadaan asing, dan ia akan kesepian dalam keadaan asing. Tak banyak yang berterimakasih, terlalu banyak yang cuek, tak sedikit yang membenci. Tetapi, beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu karena menjadi sebab kemerdekaan dari suatu bangsa. Amalnya membawanya ke hadapan Tuhan dan syorga.

Inilah arus balik dari ekonometrika menjadi sosio-ekonomika. Sebab menjadi merdeka itu pilihan; sejahtera itu kecerdasan; berkeadilan itu keimanan; bergotong-royong itu keniscayaan. Singkatnya: revitalisasi pancasila dari, oleh dan untuk semua: di mana saja dan kapan saja. Jika tidak, rezim terus berganti-ganti tapi kenestapaan kita tetap dan tak terperi: merdeka tapi goblok tiada tara.


#pancasila
#nusantara
#yudhie haryono
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID