Dewan Sarankan Larangan Mudik Dibarengi Karantina Wilayah agar Efektif - RILIS.ID
Dewan Sarankan Larangan Mudik Dibarengi Karantina Wilayah agar Efektif
Nailin In Saroh
Rabu | 01/04/2020 23.00 WIB
Dewan Sarankan Larangan Mudik Dibarengi Karantina Wilayah agar Efektif
Anggota Komisi IV DPR Fraksi NasDem, Fauzi H Amro. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro menilai kebijakan Pemerintah yang akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini, kurang efektif bila tidak dibarengi karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Menurutnya, karantina wilayah atau lockdown seperti yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sangat efektif untuk melarang mobilitas orang untuk keluar wilayah Jakarta. 

“Jadi, mobil-mobil bus jurusan Jakarta akan dihentikan kecuali angkutan logistik, kesehatan, dan enegi. Tidak ada peluang orang untuk mudik ke kampung halaman, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan,” ujar Fauzi dalam keterangannya, Rabu (1/4/2020).

Fauzi menyayangkan usulan Anies itu ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Plt Menteri Perhubungan. Karena usulan karantina wilayah ditolak, akhirnya banyak orang pulang ke kampung halamannya lebih awal. 

“Pemerintah pusat terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang menyelamatkan masyarakat di tengah wabah Corona. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelamatan dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari wabah virus corona,” kata Fauzi.

Anggota Fraksi Nasdem DPR RI ini berharap, warga yang sudah terlanjur mudik tidak menyebarkan virus kepada keluarganya di kampung halaman. Soal kepentingan ekonomi, menurut Fauzi, akan membaik dengan sendirinya bila masyarakat kesehatan masyarakat terjamin. 

"Mengutip pernyataan Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali," ucap Legislator Sumatera Selatan itu.

Dengan status darurat kesehatan yang baru diumumkan Presiden Jokowi, lanjut alumnus IPB ini, masyarakat tak perlu risau akan adanya darurat sipil. Karena negara tidak dalam situasi perang, tetapi, sedang menghadapi wabah penyakit.

“Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan, itu kongkrit dan perlu dikawal implementasinya," katanya.

Sementara, soal kebijakan menggratiskan tarif listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA dan mendiskon 50 persen yang berdaya 900 VA, menurut Fauzi juga kurang tepat. Sebab saat ini, kebanyakan masyarakat sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik pra bayar.

Selain itu, Fauzi juga mengomentari paket kebijakan penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dikatakannya, tanpa menegasikan kebijakan ini, sebaiknya pemerintah fokus saja pada penanganan dan pencegahan COVID-19.

"Energi Pemerintah difokuskan saja untuk penanganan COVID-19, mulai dari bagaimana mencegah penyebaran virus corona dan menangani orang-orang yang terpapar corona. Termasuk keperluan tenaga medis, yang tiap hari berdasarkan data nasional yang dirilis Tim Gugus Tugas Penanganan Corona, terus bertambah," kata Fauzi menandaskan. 

Sebagai informasi, per hari ini, Rabu (1/4/2020), pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.677 orang, dengan korban meninggal 157 orang dan pasien sembuh 103 orang. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID