logo rilis
Demokrat Minta Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 Mei 2020, 14:36 WIB
Demokrat Minta Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan
Kantor BPJS Kesehatan. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta— Partai Demokrat angkat suara terkait langkah pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keluarnya Perpres itu membuat iuran BPJS kembali dinaikkan pemerintah. 

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil, kebijakan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan itu sangat membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Inggrid meminta kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah.

"Untuk itu disampaikan kepada pemerintah agar rakyat jangan lagi dibebankan kenaikan iuran BPJS di tengah kesulitan ekonomi saat ini dan minta agar Perpres 64 tentang kenaikan iuran BPJS dicabut atau dibatalkan," kata Inggrid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (14/5/2020). 

Dalam situasi pandemi saat ini, kata Inggrid, pemerintah mestinya dapat meningkatkan bantuan kesehatan untuk rakyat, khususnya bagi mereka yang terdampak COVID-19, yang telah memiliki payung hukum Perppu Nomor 1/2020.

"Apalagi sebelumnya Mahkamah Agung pada Februari 2020 telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," ujarnya.

Dia menilai, peserta BPJS mandiri yang mayoritas merupakan masyarakat menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak ekonomi selama masa pandemi ini. Sehingga, mereka akan kesulitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut. 

Mestinya, ungkap Inggrid, rakyat tidak perlu lagi dibebani dengan iuran BPJS yang meningkat karena melihat dampak ekonomi di masa pendemi yang menyentuh hampir menyeluruh di semua tingkatan ekonomi atas menengah dan bawah.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu  ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada Rabu (6/5).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID