Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP - RILIS.ID
Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP
Zulhamdi Yahmin
Kamis | 25/06/2020 21.44 WIB
Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj. FOTO: Dok. Demokrat

RILIS.ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran pengurusnya melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

AHY beserta rombongan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj beserta jajaran pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. 

“Kedatangan kami ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga memohon doa restu bagi Partai Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, serta meminta saran dan masukan atas isu-isu kebangsaan,” kata AHY. 

Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku membicarakan sejumlah permasalahan dalam pertemuannya dengan Said Aqil, salah satunya berbagi pandangan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan bersangsa.

AHY mengungkapkan, Demokrat konsisten menolak RUU HIP. Menurutnya, pandangan itu juga sama dengan NU. 

"Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” ungkap AHY. 

Dia menjelaskan, ada empat alasan Demokrat menolak RUU HIP. Pertama, kata dia, kehadiran RUU HIP akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan.

AHY melanjutkan, ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang. 

"Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila, justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” tegas AHY.

AHY menilai, RUU HIP berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, dan menjadi “alat kekuasaan” yang mudah disalahgunakan. Dampaknya, hal itu akan tidak sehat bagi demokrasi.

Adapun alasan kedua, kata AHY, RUU HIP mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, di mana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini.

Padahal, menurutnya, TAP MPRS itu merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian disepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan.

Selanjutnya alasan ketiga, kata AHY, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 

“Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar,” katanya.

Sementara alasan keempat adalah adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3). Menurutnya, hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya. 

AHY dalam kesempatan itu mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Menurut dia, hal itu penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang.

"Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para kiai se-Nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja),” terang AHY.
 
“Bagi Partai Demokrat, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius. Insya Allah akan selalu istiqamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang membuat adanya chemistry diantara PD dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia,” tandasnya. 

AHY dalam kunjungan itu didampingi Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen August Jovan Latuconsina, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, dan Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.

Sementara Said Aqil Siroj, didampingi antara lain, Abdul Manan Ghani (Ketua PBNU bidang Dakwah dan Masjid, Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Ishfah Abidal Aziz Wakil Sekjen, dan Arif Marbun Sekretaris Lembaga Perekonomian NU.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID