logo rilis
Demi Suami Jadi Bupati, Eni Minta 'Fee' PLTU Riau 1
Kontributor

11 Oktober 2018, 22:30 WIB
Demi Suami Jadi Bupati, Eni Minta 'Fee' PLTU Riau 1
Eni Saragih. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih mengaku pernah meminta fee kepada pengusaha Blackgold Natures, Johannes B Kotjo, yang menggarap PLTU Riau 1 untuk keperluan suaminya yang menjadi calon Bupati Temanggung 2018.

"Saya bilang rencana saya pada waktu itu untuk keperluan Temanggung karena kebetulan suami saya sedang maju ke pilkada, Bupati. Jadi kita bentuk tim itu rencananya ya itu momen pas kalau itu yang sampaikan ke Pak Kotjo dan Pak Kotjo enggak ada keberatan (kasih uang)," kata Eni, bersaksi dalam persidangan lanjutan dengan terdakwa Johannes B Kotjo, di pengadilan tipikor Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Menurut Eni, Kotjo pun memberikan uang kepada Eni sebanyak dua tahap dengan masing-masing tahap Rp2 miliar. 

Adapun uang itu diberikan Kotjo kepada Eni tersebut setelah dibujuk oleh Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang telah mengenal Kotjo lebih lama.

"Saya ingat saya minta bantuan aja sama Pak Kotjo dan diberikan," kata Eni.

Dalam surat dakwaan Kotjo sendiri, Eni menyatakan permintaan uang tersebut sebagai bagian fee yang telah dijanjikan oleh terdakwa, Johanes Kotjo. 

Namun saat itu Johanes Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan "saat ini cashflow lagi seret".

Eni pun meminta bantuan Idrus Marham untuk membujuk Kotjo dan menemui yang bersangkutan di kantornya. 
Dalam pertemuan itu, Idrus meminta agar Johanes memenuhi permintaan Eni dengan mengatakan 'tolong adik saya ini dibantu...buat pilkada'.

Dalam perkara ini, Johanes Budisutrisno Kotjo didakwa menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp4,750 miliar oleh Jaksa penuntut umum KPK.

Menurut Jaksa, uang yang diberikan Johanes Kotjo kepada Eni Saragih bertujuan agar perusahaannya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. 

Proyek tersebut merupakan kerjasama antara PT PJBI, Blackgold Natural Resources Limited dan China Huadian Engineering Company.

Atas perbuatannya, Johanes Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID