Demi Keadilan, Pemprov DKI Tindaklanjuti Putusan MA Motor Boleh Lintasi Jalan Thamrin - RILIS.ID
Demi Keadilan, Pemprov DKI Tindaklanjuti Putusan MA Motor Boleh Lintasi Jalan Thamrin

Senin | 08/01/2018 21.44 WIB
Demi Keadilan, Pemprov DKI Tindaklanjuti Putusan MA Motor Boleh Lintasi Jalan Thamrin
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin, untuk mengembalikan rasa keadilan kepada warga masyarakat.

Mahkamah Agung memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin.

"Yaitu sudah terprediksi oleh kami karena itukan membalikan rasa keadilan, jadi kebetulan kami memang lagi mengkaji, tapi kami menunggu hasil kajian dari pak Yusmada dari Kepala Dinas Bina Marga," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/1/2018).

Terkait desain jalan MH. Thamrin pasca perapihan trotoar, Sandiaga mengatakan akan dipercepat dan ditindaklanjuti.

"Jadi kami kalau dari MA sudah keluar berarti kita harus percepat dan akan ditindak lanjuti," kata Wagub.

Dalam putusannya, MA dengan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

Majelis hakim menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber ANTARA


Tags
#Pergub 195
#MH Thamrin
#Sandiaga Uno
#Ahok
#Putusan MA
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID