logo rilis
Dejavu Politik
kontributor kontributor
Arif Budiman
26 September 2017, 00:45 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Dejavu Politik

“Situasi dan kondisi politik saat ini mirip dengan kejadian di masa lalu.”

Suara-suara demikian mulai ramai terdengar. Khususnya dari mereka yang mengalami hidup di masa kepemimpinan enam presiden Indonesia. Menyeruak dalam momen diskusi-diskusi formal maupun obrolan santai di warung-warung kopi. 

Baca Juga

“Substansinya tidak jauh berbeda, hanya wajahnya saja yang tidak sama.”

Begitu kesimpulan sederhana yang diklaim muncul dari hasil pengamatan mereka. Kajian yang dipertukarpaparkan sambil menikmati secangkir kopi hitam.
Jas Merah lalu muncul di mana-mana. Bertebaran di berbagai lini masa. Mengutip peringatan Bung Karno kepada seluruh bangsa Indonesia mengenai arti penting sejarah. Pesan penting yang disampaikan menjelang akhir masa kekuasaannya. Pada peringatan Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1966, dalam pidato terakhir selaku Presiden Republik Indonesia.

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”

Jika suara-suara di warung-warung kopi itu benar adanya maka sesungguhnya sedang berlangsung repetisi peristiwa, berikut modifikasi di sana-sini. Menegaskan pendapat Herodotus dan keyakinan Hegel mengenai jalan sejarah yang siklikal. Tentang kembalinya waktu ke titik nol, dalam suatu gerak berputar yang abadi. Mengulang masa secara terus-menerus sampai tiba waktunya berhenti. Untuk selamanya.

Bagi kaum tua Indonesia, rupa sejarah bangsa pascamerdeka masih nampak nyata. Sejak prolog sampai epilognya. Keterlibatan aktor-aktor protagonis dan antagonisnya. Tersusun rapi dan tertata, dalam rangkaian yang menyambung dari mula sampai akhir episodenya. Termasuk nama lengkap sutradara, baik nama akta maupun nama panggungnya.

Tak demikian dengan kaum mudanya. Generasi yang lahir pada medio 90-an dan belum baligh saat reformasi terjadi memiliki ragam sumber informasi sendiri. Mulai dari yang valid sampai yang bualan. Sayangnya, kecepatan, kecanggihan, dan kebebasan informasi yang memanjakan generasi milenial ini tidak menyediakan perangkat verifikasi yang cukup dan kredibel untuk memastikan otentisitas informasi yang tersebar. Akibatnya, kadar kualitas informasi yang diterima oleh setiap orangnya menjadi berbeda-beda, sesuai dengan ukuran lingkar kepalanya.

Padahal, kepaduan informasi mengenai sejarah bangsa amat diperlukan untuk memelihara kohesivitas sosial politik dan menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Oleh karena itu, setiap catatan sejarah haruslah ditetapkan berdasarkan verifikasi yang berlandaskan kejujuran, bukan goresan yang diterakan sesuai selera dan keinginan. Dengan begitu, setiap generasi bangsa dapat memahami sejarahnya dengan keyakinan kuat berdasarkan fakta, bukan oleh asumsi dan tipu daya.


#semburat
#soekarno
#sejarah politik
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID