Data Bansos Jadi Sorotan, Legislator PDIP: COVID-19 jadi Titik Balik Untuk Integrasi Data - RILIS.ID
Data Bansos Jadi Sorotan, Legislator PDIP: COVID-19 jadi Titik Balik Untuk Integrasi Data
Nailin In Saroh
Selasa | 23/06/2020 18.50 WIB
Data Bansos Jadi Sorotan, Legislator PDIP: COVID-19 jadi Titik Balik Untuk Integrasi Data
Penampakan Bansos Presiden. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta – Komisi VIII DPR meminta kejelasan Data Bansos yang menuai polemik di masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, Senin (22/6/2020). 

Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyebut ada kendala yang mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat dilakukan.

"Saat RDP terbuka juga akhirnya, bahwa ada kendala teknis dan kendala non-teknis. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini prinsipnya sudah jalan, sudah bagus konsepnya. Namun aplikasi di lapangan masih semrawut. Ini yang jadi concern kita," ujar Selly dalam keterangannya, Selasa (23/6).

"Jadi ada kendala soal bagaimana proses pemutakhiran data ini berlangsung. Tumpuannya kan Pemerintah Daerah. Ternyata tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sama untuk lakukan proses pemutakhiran data. Untuk itu perlu ada intervensi langsung. Tujuannya ya biar Data Sosial ini prudent, biar terpercaya gitu" tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Selly juga mengungkapkan, ada beberapa pihak yang mesti bersinergi bersama untuk menghasilkan Data Sosial yang terpercaya. Menurutnya, Kementerian Sosial mempunyai instrumen untuk mendata lewat DTKS. 

"Kementerian lain juga ada Data lewat instrumen masing-masing. Seharusnya sinergi aja, jangan ada ego sektoral. COVID-19 ini harus jadi titik balik integrasi data. Ada Data yang jelas, terpercaya, up to date,"

"Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan gini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat. Jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah. Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan kaya begini" tegas Selly. 

Selly mengaku bahkan menerima masukan dari masyarakat. Bahkan hinga ke teknis lapangan. "Kalau memang regulasinya dirasa terlalu berbelit-belit, kami terbuka untuk mengkaji ulang payung hukumnya. Urusan hajat hidup rakyat ini harus jelas, cepat, dan tuntas. Ini gak sepele lho, karena rentan jadi masalah di masyarakat" tandasnya. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID