logo rilis
Daerah Perbatasan Minim Tenaga Pengajar
Kontributor

29 Maret 2018, 12:40 WIB
Daerah Perbatasan Minim Tenaga Pengajar
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi di beberapa daerah, terutama kawasan perbatasan seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Beberapa persoalan yang saya petakan antara lain kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru yang minim, dan tidak ada tunjangan khusus bagi guru di daerah perbatasan," kata Hetifah dalam siaran persnya, Kamis (29/3/2018).

Menurut dia, pemerintah selama ini sudah mencoba melakukan pemerataan distribusi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun keberadaan mereka masih minim lantaran kerap kali terjadi mutasi. Pengajaran pun akhirnya tak optimal.

Pada 2017 lalu, pemerintah telah merekrut guru PNS jalur khusus sebanyak 6.296 orang untuk menjadi tenaga pengajar di daerah perbatasan. Ia berharap di tahun ini pun dibuka kembali tambahan guru.

"Guru-guru yang sudah diangkat PNS di daerah perbatasan kalau bisa diberi syarat mengabdi minimal 5 tahun, tidak sekedar ditetapkan lalu dimutasi," ucap Hetifah.

Selain soal guru, Hetifah juga meminta pemerintah memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak. Menurutnya, di daerah-daerah perbatasan masih banyak ditemukan ruang kelas yang rusak dan tidak layak digunakan untuk belajar.

"Jika dilihat berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud, masih banyak sarana pendidikan seperti ruang kelas di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat," tambah dia.

Ruang kelas yang layak umumnya masih terdapat di mayoritas sekolah di Jawa dan beberapa perkotaan di luar Jawa. Ke depan, ia berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut, karena sarana pendidikan yang layak adalah hak setiap siswa.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID