logo rilis
Cegah COVID-19 di Lapas, PPP Minta Presiden Beri Grasi dan Amnesti Selektif
Kontributor
Nailin In Saroh
29 Maret 2020, 12:30 WIB
Cegah COVID-19 di Lapas, PPP Minta Presiden Beri Grasi dan Amnesti Selektif
Lembaga pemasyarakatan Gunung Sindur. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa over kapasitas yang terjadi di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) negara berpotensi besar menyebabkan tersebarnya virus corona jenis baru di lingkungan lapas tidak terkendali. Menyusul seruan dari Komisi Tinggi HAM PBB dan langkah beberapa negara terkait pencegahan SARS-Cov-2 penyebab COVID-19 di penjara-penjara yang ada. 

Ketua Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menerangkan jumlah narapidana di seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) yang berada dibawah Ditjen Pemasyarakatan berkisar 270 ribu-an orang, serta begitu banyak lapas yang over kapasitas.

Untuk itu, anggota DPR Komisi III DPR ini meminta agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pemberian amnesti umum atau grasi secara selektif terhadap narapidana (napi) kasus tertentu. 

"Antara lain bisa dipertimbangkan untuk mendapat amnesti umum atau grasi adalah napi yang statusnya hanya penyalahgunaan narkoba murni dan napi tindak pidana yang tidak masuk kejahatan berat serta sifatnya personal," jelas Arsul.  

Dari data Ditjen Pas Kemenkumham yang ada, lanjutnya, jumlah napi kasus narkoba ini ada di kisaran separuh dari total napi yang menghuni lapas di seluruh Indonesia saat ini. Oleh karena itu, menurut Arsul, pemberian amnesti umum atau grasi kepada penyalahguna murni narkoba akan mengurangi beban over kapasitas lapas yang cukup signifikan. 

"Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti dan grasi ini berdasar Pasal 14 UUD 1945," katanya. 

Meski begitu, Arsul mengingatkan bahwa untuk Indonesia, amnesti umum atau grasi ini hanya untuk napi penyalahguna murni narkoba, bukan untuk pengedar apalagi bandar.

Arsul mengatakan, sejatinya Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penyalahguna narkoba yang non pengedar dan bandar itu untuk direhabilitasi, namun selama ini penegak hukum tetap saja memproses hukum yang berujung penjara bagi mereka seperti juga pengedar dan bandar saja. Alasannya menggunakan pasal 111 sampai dengan 114 UU Narkotika yakni karena ada unsur memiliki.

Untuk memungkinkan Presiden memberikan amnesti atau grasi ini, maka Arsul meminta Menkumham menyiapkan data dan juga kajian tentang napi-napi mana yang pantas mendapatkannya. 

"Selain napi penyalahguna murni narkoba juga beberapa tindak pidana lain yang hakekatnya adalah kejahatan yang merugikan orang-perorangan saja dengan jumlah kecil seperti penipuan, penggelapan, pencurian non kekerasan, penganiayaan ringan," pungkas Arsul. 
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID