logo rilis
Buka Masa Sidang, DPR Fokus Penanganan COVID-19 dan Dampaknya
Kontributor
Nailin In Saroh
30 Maret 2020, 07:45 WIB
Buka Masa Sidang, DPR Fokus Penanganan COVID-19 dan Dampaknya
Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Rapat Pimpinan berlangsung secara virtual menggunakan fasilitas tele-conference. Puan Maharani didampingi wakil ketua DPR RI bidang Polkam Aziz Syamsudin dan Wakil Ketua bidang Korinbang Rachmat Gobel. FOTO: Humas DPR RI

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin siang (30/3/2020).

Menurut Puan, rapat paripurna harus dilakukan agar DPR bisa mulai bekerja melakukan fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi terutama disaat darurat wabah COVID-19 sekarang ini.

“Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah corona. Kalau tidak ada sidang paripurna, maka status DPR akan tetap reses, tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal,” ujar Puan dalam keterangannya, Senin (30/3).

Selain akan fokus pada penanganan wabah COVID-19, lanjut Puan, DPR juga akan mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak pandemi ini. Terutama dampak dibidang sosial dan ekonomi. 

“Misalnya, desain APBN sudah tidak sesuai asumsi-asumsi yang digunakan. Karenanya dibutuh penyesuaian dan perubahan baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya,” jelas politisi PDIP itu.  

Puan menambahkan, DPR akan memberikan dukungan penanganan pandemik COVID-19 melalui fungsi -fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan agar masyarakat terlindungi dari aspek kesehatan maupun ekonomi.

Mantan menko PMK itu mengatakan, rapat paripurna DPR mempunyai mekanisme tersendiri sesuai tata tertib persidangan. Misalnya adanya syarat harus ada kehadiran fisik tiga pimpinan DPR dan separuh lebih anggota hadir untuk memenuhi kuorum. 

Namun karena mematuhi protokol pencegahan pandemi COVID-19, maka rapat paripurna disesuikan dengan anjuran physical distancing. 

Penyesuaian itu, kata Puan, dilakukan dengan membatasi kehadiran fisik peserta rapat paripurna yang hanya menghadirkan 3 pimpinan DPR, 9 ketua fraksi dan ketua-ketua AKD. Ada pun anggota- anggota lain bisa mengikuti rapat secara virtual menggunakan fasilitas teleconference. 

“Rapat akan berlangsung cepat, tidak ada pengambilan keputusan, hanya membuka masa persidangan III saja,” tutur Puan.

Selain mengurangi kehadiran fisik peserta, rapat paripurna akan memberlakukan protokol darurat pencegahan virus COVID-19 secara ketat. Misalnya akses masuk menuju ruang rapat paripurna hanya satu pintu.

Peserta rapat, juga akan dicek suhu tubuhnya, disemprot disinfektan dan wajib membersihkan tangan dengan handsanitizer sebelum masuk ruang rapat. Posisi duduk peserta rapat juga diatur untuk menjaga jarak. 

"Karena itulah rapat paripurna diadakan di Gedung Nusantara yang kapasitasnya lebih luas. Selain peserta rapat tidak diperkenankan masuk area Gedung Nusantara," kata Puan menegaskan. 

Untuk kepentingan media, tambahnya, rapat paripurna juga diatur sesuai protokol darurat wabah COVID-19. 

"Untuk media elektronik akan ada TV pool. Para wartawan yang biasa meliput di DPR juga bisa mengikuti rapat paripurna melalui livestreaming yang disediakan oleh biro pemberitaan DPR RI," tandas Puan. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID