logo rilis
Brutalitas Massa
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
30 Agustus 2018, 12:04 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Brutalitas Massa
ILUSTRASI: Hafiz

SISTEM demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang pergantian kekuasaan dengan cara damai secara periodik dan/atau berkala. Pergantian elite politik yang dalam sistem politik nondemokrasi terjadi dan kekuasaan berpindah kepada pihak di luar garis keturunan penguasa hanya mungkin dengan cara pertumpahan darah, dalam sistem demokrasi dilakukan dengan cara pemungutan suara dalam berbagai variannya. Bisa dengan mekanisme demokrasi perwakilan, baik dalam bentuk musyawarah mufakat maupun voting, atau mekanisme demokrasi langsung oleh seluruh rakyat (baca: warga negara).

Dasar pergantian kekuasaan adalah ide untuk menampilkan pemimpin yang lebih baik. Jika seorang pemimpin mampu menunjukkan kepemimpinan atau pelayanan publik yang terbaik dan memuaskan rakyat, maka kemungkinan rakyat untuk memilih kembali, sangat besar. 

Karena itu, dalam politik yang demokratis, diperlukan diskursus untuk menilai tentang kualitas kepemimpinan dan pelayanan yang diberikan oleh para politisi. Ada jaminan bisa terjadi diskursus tersebut apabila ada ruang publik yang luas bagi siapa pun untuk menyampaikan ide, gagasan, bahkan sekadar keinginan, termasuk di dalamnya penilaian terhadap kualitas kepemimpinan dan pelayanan yang telah diberikan oleh para penyelenggara negara. 

Dengan prosedur tersebut, seharusnya di dalam sistem demokrasi tidak ada dinamika berbentuk kekerasan fisik apalagi sampai pada pertumpahan darah. Dinamika politik yang keras sekalipun harus terbatas pada gesekan dan benturan ide yang membuatnya semakin tajam dan pelaksanaannya bisa membuat negara bekerja secara lebih baik, tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga memakmurkan rakyat. 

Debat publik yang keras selalu diperlukan untuk melahirkan gagasan-gagasan kebijakan politik yang lebih baik, juga sesungguhnya untuk melahirkan pemimpin politik yang lebih baik. Namun, dalam praktik demokrasi yang masyarakatnya belum matang, dinamika yang keras belum selalu bisa diterima dengan pikiran yang lapang.
   
Ada berbagai penyebab utama brutalitas, di antaranya adalah: Pertama, adanya  kelompok orang atau massa yang merasa berkuasa, sekadar dekat dengan, atau mendapatkan perlindungan dari penguasa. Perasaan yang demikian akan mengantarkan kepada kepercayaan diri untuk mempersekusi pihak lain tanpa konsekuensi hukum. 

Ada asumsi bahwa perangkat-perangkat hukum bisa dikendalikan oleh penguasa, sehingga jika pun mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka akan lolos dari jerat hukum. Atau jika pun secara formal hukum ditegakkan, tetapi para pelaku pelanggaran hukum bisa mendapatkan keringanan-keringanan optimal.   

Kedua, adanya kerumunan yang memiliki aspirasi atau keberpihakan politik yang sama. Brutalitas macam ini biasanya cenderung tidak terkendali dan terjadi secara spontan alias tidak direncanakan. Karena itu, para pelaku brutalitas ini biasanya tidak menyadari konsekuensi yang mereka lakukan, termasuk harus berurusan dengan vonis hukum yang memberatkan. 

Ketiga, adanya kesengajaan untuk melakukan penghadangan terhadap kelompok lain yang memiliki aspirasi lain. Brutalitas menjadi pilihan untuk menancapkan rasa takut kepada pihak lain. Brutalitas macam ini bisa sengaja diciptakan dengan mengorganisir orang-orang bayaran. Ini adalah penghalang paling buruk bagi ide-ide, karena berhadapan dengan mereka, ide sebaik apa pun tidak akan mendapatkan perhatian sama sekali, apalagi apresiasi. 

Potensi brutalitas politik ada dan kemudian benar-benar terjadi karena penegak hukum, utamanya aparat keamanan, tidak menjalankan tugas secara profesional. Bisa karena tidak memiliki kualitas untuk menjadi penengah yang baik dengan kemampuan-kemampuan yang memadai, misalnya kemampuan untuk melakukan negosiasi. Untuk meredam brutalitas, aparat keamanan perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang memiliki potensi untuk brutal. 

Selain itu, aparat keamanan juga mesti memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan represi terhadap pihak yang benar-benar melakukan tindakan brutal agar mereka menghentikannya. Apabila aparat tidak memiliki kualitas itu, maka brutalitas bisa meluas menjadi konflik horizontal yang membahayakan. Wallahu a’lam bi al-shawab.  




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID