logo rilis
Bopeng Demokrasi
kontributor kontributor
Syamsuddin Radjab
31 Maret 2018, 10:10 WIB
Pengamat hukum dan Direktur Eksekutif Jenggala Center
 Bopeng Demokrasi
ILUSTRASI: Hafiz

SISTEM demokrasi telah memberikan keyakinan terhadap bangsa-bangsa modern, bahkan telah menjadi isu global di samping masalah HAM, gender dan lingkungan hidup sebagai tatanan kenegaraan yang terbaik, sehingga demokrasi menjadi mitos baru dalam penyelenggaraan negara sampai awal Abad 21 ini.

Demokrasi memang tidak sepenuhnya baik. Dalam pengalaman sejarah tertentu seperti terjadi di negara Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya, persoalan diskriminasi ras sangat mononjol dalam sosio-kemasyarakatannya, termasuk diskriminasi akses politik dan keadilan hukum. 

Namun, dengan menyadari kelemahan itu, demokrasi telah menjadi pilihan pada umumnya bangsa-bangsa atau negara, lebih-lebih bagi negara yang ingin dianggap modern. Jika dibandingkan dengan sistem politik lainnya, demokrasi dianggap memiliki tingkat keburukan yang relatif lebih sedikit.

Melalui demokrasi, rakyat secara umum dimungkinkan dapat memengaruhi proses politik kekuasaan suatu negara. Menurut pandangan orthodox approach menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi sistem politik yang populer karena dengan melalui tatanan demokrasi hak-hak dasar manusia dapat dikembangkan. 

Karenanya, selain tetap melakukan koreksi konseptual juga tidak kalah pentingnya bagaimana mempraktikkan demokrasi secara optimal sehingga kelemahan demokrasi dapat diminimalisasi sedemikin rupa. 

Di Barat, sejak zaman pencerahan pada Abad 17 dan 18, pemikiran-pemikiran demokrasi makin berkembang seiring dengan pemikiran negara hukum sebagai antitesa terhadap sistem politik otoritarian baik oleh para raja maupun hegemoni kaum Gereja yang ditentang oleh John Locke, J.J. Rousseau, Motesquieu, John Stuart Mill, dan lainnya.

Dalam perdebatan tentang demokrasi itu, Robert A. Dahl mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan demokrasi yang dianggapnya paradoks, seperti: Siapa sesungguhnya yang disebut demos? Rakyat seluruhnya, sebagian, atau hanya mereka yang terwakili di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Kalau seluruhnya apa mungkin, dan bila sebagian, siapa yang berhak menentukannya, serta bisakah dianggap adil? Lalu apa artinya kalau rakyat itu dikatakan “memerintah” (rule), bagaimana cara memerintah dan pemerintahan apa. 

Pertanyaan kritis yang hampir sama dalam gugatan terhadap demokrasi juga dikemukakan oleh Giovanni Sartori dalam karyanya The Theory of Democracy Revisited. Para penggugat demokrasi itu berpendapat bahwa sekalipun demokrasi mungkin diciptakan atau diwujudkan, tetapi barangkali ia tidak diinginkan. 

Sebagian lain melihat, walaupun demokrasi disenangi dan mungkin diciptakan, namun dalam praktiknya dianggap tidak bisa dilaksanakan. Karena itu, untuk dunia modern demokrasi hanya merupakan suatu kata normatif, ia lebih menunjuk kepada suatu cita ketimbang menggambarkan suatu masalah tertentu. 

Dalam hubungannya dengan cita-cita, menurut Dahl demokrasi hanyalah sarana, bukan tujuan untuk mencapai persamaan (equility) secara politik yang mencakup tiga tujuan utama, yakni kebebasan manusia (secara individu dan kolektif); perkembangan diri manusia (apresiasi dan kreasi) dan perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) kemanusiaan.

Dalam masyarakat liberal, demokrasi dikembangkan sebagai perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis yaitu monarki despotis dengan kekuasaannya yang kuat terletak pada pernyataan bahwa mereka memperoleh dukungan Ilahi. 

Liberalisme menyerang sistem lama dalam dua hal. Pertama, Kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara dan menciptakan lingkungan masyarakat sipil (civil society) dimana hubungan-hubungan sosial, termasuk urusan pribadi, lembaga dan non-pemerintah (LSM), keluarga, dan kehidupan pribadi, dapat berkembang tanpa campur tangan negara.

Kedua, Liberalisme “tempo dulu” adalah klaim bahwa kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak-hak dasar dan hak-hak supranatural, melainkan pada kehendak masyarakat yang berdaulat.

Akhirnya, klaim ini menyebabkan tuntutan akan demokrasi yaitu penciptaan mekanisme perwakilan yang menjamin bahwa mereka memegang kekuasaan negara memperoleh dukungan rakyat. Tetapi tradisi yang berkembang menjadi demokrasi liberal adalah liberal dahulu (bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atas masyarakat sipil) dan demokrasi kemudian (bertujuan untuk menciptakan struktur yang akan mengamankan mandat rakyat untuk para pemegang kekuasaan). 

Di samping itu, demokrasi liberal telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang kemudian melahirkan kapitalisme sebagai akibat dari Renaissance yang ditandai dengan kemajuan industri. Ini pulalah yang  mendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme guna memenuhi bahan baku negara-negara industri di Eropa. 

Dalam hal itu, ketimpangan sosial ekonomi akan menghalangi warga negara untuk memperoleh hak-hak politik yang sama. Dengan kata lain dengan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi, tidak akan ada demokrasi politik. Karenanya penciptaan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi rakyat merupakan prasyarat menuju negara demokrasi. Martin Lipset mengemukakan hal itu dengan menyatakan bahwa semakin kaya suatu bangsa semakin besar peluang negara tersebut untuk untuk melangsungkan demokrasi.

Akibat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat liberal-kapitalis oleh Karl Marx (1818-1883) mengemukakan kriteria kritiknya tentang ketimpangan itu dengan pembagian kelas yang dihasilkan oleh kapitalisme itu sendiri. 

Dalam pandangan Marx, dalam suatu masyarakat kapitalis, suatu pasar bebas dan negara berdasarkan pada warga negara yang setara secara politik hanya sekadar formalitas yang menyembunyikan kenyataan bahwa pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh kelas kapitalis. 

Satu-satunya jalan untuk mencapai persamaan politik dan ekonomi yang nyata serta negara dan masyarakat yang demokratis adalah dengan menghapuskan sistem kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme dan akhirnya dengan komunisme. 

Pemikiran Marx ini mendapat tempat di beberapa negara Eropa, Amerika Latin dan Asia, seperti Uni Soviet (dulu), Polandia, Rumania, Kuba, Korea Utara, Cina, Vietnam, dan beberapa negara lainnya, Indonesia nyaris melalui G30S/PKI sampai setelah selesainya perang dingin (Cold War) yang ditandai dengan kemenangan di pihak Amerika Serikat (kapitalisme).
 
Kendatipun telah berakhir riwayat sosialisme-komunisme, beberapa negara tersebut di atas masih menganut sistem politik “demokrasi” dengan pelbagai modifikasi sesuai dengan kondisi negara dan sistem politik masing-masing, terbukti negara Cina mengalami peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan rakyatnya secara mengejutkan. Dan parpol Indonesia, hampir semuanya berguru ke Partai Komunis China (PKC) yang dinilai berhasil baik dalam pengelolaan dan perkaderan maupun pemerintahan.

Pencapaian negara demokrasi di negara-negara maju sendiri merupakan contoh dari kenyataan bahwa demokrasi tidak bisa dicapai dalam semalam. Demokrasi adalah proses perubahan gradual jangka panjang. 

Ketika upaya menerapkan sistem multi partai, misalnya, digantikan untuk secara sabar memberi jalan bagi sebuah negara demokrasi, hasilnya justeru melahirkan sikap kegamangan dan oportunis diantara kelompok masyarakat dengan membentuk partai politik “asal-asalan” dengan maksud pemenuhan kepentingan jangka pendek dan bukan untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Di sisi lain, pemerintahan yang masih dikuasai oleh orang berwatak neokolonialisme ala Orde Baru tidak melakukan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan kecuali pada kulit luar saja dengan mengubah perangkat peraturan perundang-undangan agar terkesan demokratis tapi sejatinya represif.

Robert A. Dahl mencatat lima kondisi yang dianggap mendukung pembangunan sistem politik yang demokratis, ia menyebutnya ”poliarki” sebelum sampai ke tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Kondisi-kondisi tersebut adalah; Pertama, Para pemimpin tidak menggunakan instrumen utama koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. 

Kedua, terdapat organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis; ketiga, potensi konflik dalam pluralisme dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi; keempat, diantara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktifnya, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki; dan kelima, dampak dari pengaruh atau kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.

Kondisi-kondisi tersebut hampir sebagian besar, khususnya di negara-negara berkembang tidak dapat ditemukan termasuk di Indonesia. Dengan latar belakang ini, tidak bisa diharapkan bahwa permulaan demokrasi akan berkembang menjadi demokrasi yang solid. 

Namun perlu diperhatikan bahwa kondisi ini, bukan tidak mungkin dicapai jika ada political will yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat semakin tercerdaskan serta tumbuhnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pemerintahan secara bersama-sama. 

Dalam konteks Indonesia, kita sudah mengenal demokrasi terpimpin di era Soekarno, demokrasi pembangunan ala Soeharto hingga demokrasi revolusi mental ala Jokowi yang sedang dalam ujian zaman. Dua model demokrasi sebelumnya telah dinilai gagal dan bahkan menjadi otoriter dan represif melawan demokrasi sejati. Dan itulah muka bopeng demokrasi yang tanpa tunduk kepada kaidah-kaidah negara hukum modern.
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID