Blokir Sementara Tik Tok, Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan - RILIS.ID
Blokir Sementara Tik Tok, Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan

Rabu | 04/07/2018 14.00 WIB
Blokir Sementara Tik Tok, Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memblokir sementara aplikasi Tik Tok pada Selasa 3 Juli 2018. Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan pemblokiran ini akan dicabut setelah pihak Tik Tok melakukan perbaikan dan membersihkan konten-konten ilegal. Tik Tok juga harus mengikuti peraturan Indonesia, memiliki tim monitoring dan pusat monitoring yang berada di Indonesia. Jika syarat-syarat tersebut sudah dilakukan, Kemkominfo akan membuka kembali Tik Tok.

Direktur Eksekutif Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi), Hariqo Wibawa Satria, mengapresiasi, sikap pemerintah itu. Menurutnya, ukuran dalam memproduksi dan menyebar konten di media sosial adalah kepentingan nasional. Demikian juga dengan pengusaha medsos dan pengusaha aplikasi. Media sosial, aplikasi dari negara manapun harus ditegur keras, bahkan diblokir permanen jika merugikan kepentingan nasional.

"Komunikonten mengapresiasi pemblokiran sementara Tik Tok, kita tidak ingin bonus demografi batal terjadi, karena para remaja dirusak fokusnya oleh konten-konten negatif," kata Riqo, sapaan akrabnya, kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Namun, ungkap Riqo, selain di Tik Tok, konten berbahaya juga banyak sekali di youtube, twitter, instagram, facebook, google, dan lainnya. Banyak konten yang mengadu domba pendukung tokoh, antarumat bergama, internal umat seagama, fitnah, hoax, ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, masih belum diblokir pemerintah.

"Konten-konten berbahaya tersebut lambat sekali dihapus oleh para pengusaha media sosial. Ada video yang menghina tiga agama sekaligus tidak juga dihapus oleh youtube. Padahal, sudah empat tahun video tersebut ditonton di youtube," papar alumni Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta ini.

Atas dasar itulah, ucap Riqo, pihaknya mempertanyakan konsistensi dan keseriusan Pemerintah dalam memblokir konten-konen negatif yang beredar di dunia maya.

"Di mana Pemerintah, Badan Siber, dan lainnya? Di sini konsistensi Kemkominfo dipertanyakan. Kami sudah menyampaikan ini, baik saat dialog di televisi bersama Dirjen Aptika Kemkominfo maupun di media sosial. Tetapi hingga kini, konten berbahaya tersebut belum juga dihapus," keluhnya. 

Hal lainnya, Riqo juga mempertanyakan kewajiban adanya tim monitoring atau pusat monitoring yang berada di Indonesia, apakah aplikasi lain atau pihak media sosial sudah punya.

"Apakah youtube, facebook, instagram, twitter bahkan google sudah memilikinya? Jika sudah, kenapa masih banyak sekali konten berbahaya di medsos yang belum juga dihapus. Jika belum, mengapa Kemkominfo tidak memblokir sementara seperti yang diterapkan pada Tik Tok," tanya Riqo.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID