Bikin Geram! Parlemen Indonesia Sampai Sebut Aneksasi Palestina sebagai Kejahatan Perang - RILIS.ID
Bikin Geram! Parlemen Indonesia Sampai Sebut Aneksasi Palestina sebagai Kejahatan Perang
Nailin In Saroh
Rabu | 01/07/2020 21.00 WIB
Bikin Geram! Parlemen Indonesia Sampai Sebut Aneksasi Palestina sebagai Kejahatan Perang
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku geram dengan sikap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang tetap bersikeras akan melakukan aneksasi atau pencaplokan wilayah ke Tepi Barat Palestina pada 1 Juli 2020. Padahal, aneksasi tersebut mendapat kecaman PBB dan mayoritas negara dunia.

Menurut Sukamta, langkah paksa itu dapat dikategorikan sebagai penjahat perang apabila Netanyahu benar-benar melancarkan rencana 'gilanya'.  

“Pencaplokan wilayah Tepi Barat, penghancuran permukiman dan pengusiran warga Palestina ini jelas kejahatan perang yang nyata. Saya kira kejahatan Netanyahu ini bisa disejajarkan dengan Hitler, karena selama ini ia terus melakukan upaya rasialis secara terstruktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) perlu melalukan penyelidikan terhadap Netanyahu,” tegas Sukamta dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Polhukam ini mengapresiasi sikap Pemerintah yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Serta DPR melalui Komisi I tetap tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu terus mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral menggalang dukungan berbagai negara. DPR juga diharapkan dapat menggalang sikap parlemen se-Dunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat,” ujar Sukamta.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS berharap melalui keanggotan tidak tetap PBB, Indonesia dapat mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk penghentian aneksasi Tepi Barat. Ia juga berharap Pemerintah Indonesia dapat mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina.

“Intinya harus ada intervensi secara nyata untuk hentikan rencana aneksasi Tepi Barat. Jika PBB dan organisasi internasional tidak mampu hentikan rencana aneksasi ini kita khawatir hal ini akan memicu konflik dalam skala yang lebih besar. Tentu ini akan semakin memudarkan upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan,” pungkas Sukamta. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID