Berikut Mekanisme dan Syarat Dukungan Calon Independen di Pilgub Jatim - RILIS.ID
Berikut Mekanisme dan Syarat Dukungan Calon Independen di Pilgub Jatim
Budi Prasetyo
Rabu | 30/08/2017 16.48 WIB
Berikut Mekanisme dan Syarat Dukungan Calon Independen di Pilgub Jatim
Ilustrasi Pilgub Jatim/RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Peluang calon perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 dipastikan akan semakin berat. 

Para pasangan calon diwajibkan menyetorkan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan minimal 6,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yakni sebesar 2.015.000 orang.

"Jadi harus menyetorkan dukungan mulai pertengahan November, nanti akan kami verifikasi seperti sensus penduduk," kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito kepada rilis.id Rabu (30/8/2017).

Dia mengatakan, dukungan yang masuk itu akan dijadikan acuan untuk memberikan surat rekomendasi pendaftaran. 

Paling lambat, dukungan harus sudah diserahkan pada bulan Desember 2017.

"Kalau memang nanti tidak memenuhi syarat maka tidak akan kami keluarkan surat rekomendasi, kalau kurang maka harus ditambah," tambahnya.

Menurut dia, KPU Jatim menganggarkan enam Pasangan Calon (Paslon) dalam Pilgub mendatang. Keenam itu masing-masing terdiri dari empat Paslon dari parpol dan dua dari independen.

"Pengalaman Pilkada lalu kan cuma satu pasangan yang independen. Jadi dari evaluasi yang dilakukan kita memang menganggarkan dua Paslon untuk independen ditambah empat dari parpol," tambahnya.

Eko menambahkan, pendaftaran Paslon dalam Pilgub secara serentak akan dimulai pada Januari 2018 mendatang.

"Kalau resminya bulan Januari. Kita sekarang memulai tahapan tahapan awal seperti sosialisasi dan perekrutan petugas PPK dan PPS," katanya.

Sekadar diketahui, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi KTP yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada.

Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

"Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat," tutupnya.


Tags
#Pilgub Jatim
#KTP
#Cagub Independen
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID