logo rilis
Beri Kuliah Umum di Seskoal, Puan Soroti Rencana Pengadaan Alutsista TNI Senilai Rp1,788 T
Kontributor
RILIS.ID
02 Juni 2021, 16:27 WIB
Beri Kuliah Umum di Seskoal, Puan Soroti Rencana Pengadaan Alutsista TNI Senilai Rp1,788 T
Ketua DPR RI Puan Maharani.Foto Rilis.id

RILIS.ID, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Namun menurutnya, pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional.

Puan menegaskan, DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi.

Puan menyampaikan hal itu sekaligus menanggapi rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Diketahui, rancangan itu menuai perhatian luas karena nilai kebutuhannya mencapai Rp1,788 triliun.

Dia mengatakan, rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR RI melalui Komisi I. Puan menilai, kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan  merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.

”Kami akan bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan TNI? Nggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujarnya saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021) yang dikutip dari dpr.go.id

Politisi asal PDI Perjuangan ini menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara, serta potensi ancaman, dan geopolitik.

Menurut Puan, pasca peristiwa KRI Nanggala, pihaknya meminta agar pembelian alutsista bukan dari barang bekas. Selain itu, ia juga menyampaikan untuk membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia.

”Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu  kebutuhan dalam pembangunan pertahanan Negara,” ucapnya.

Dia menegaskan, DPR RI mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara. Menurutnya, salah satu upaya negara untuk memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan adalah dengan memperkuat industri pertahanan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 

”Kekuatan pertahanan negara juga sangat membutuhkan sumber daya manusia, prajurit TNI, yang tidak hanya andal tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” ungkapnya.

Puan berharap, Seskoal sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think tank dan center of excellence on naval and maritime science.

Dia menambahkan, beberapa isu nasional yang perlu menjadi fokus dan atensi Seskoal sebagai lembaga think tank dalam bidang pertahanan matra laut, di antaranya adalah agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia; pengamanan wilayah batas maritim dengan 10 negara tetangga yang masih belum tuntas; maritime security; serta Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra laut yang akan berakhir pada tahun 2024.(*)

Editor: Wirahadikusumah


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID