Beredar Hoaks CPNS, BKN Keluarkan Pengumuman - RILIS.ID
Beredar Hoaks CPNS, BKN Keluarkan Pengumuman
Tio Pirnando
Rabu | 10/01/2018 17.49 WIB
Beredar Hoaks CPNS, BKN Keluarkan Pengumuman
FOTO: Humas Kemenpan RB

RILIS.ID, Jakarta— Kabar bohong atau hoaks terkait informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018 beredar luas di media sosial. 

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi. 

"Masyarakat diminta selektif dalam menerima informasi dan silakan mengakses pengumuman melalui situs resmi bkn.go.id dan menpan.go.id," ujar Ridwan dalam siaran pers yang diterima rilis.id, di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Ridwan menyebut, saat ini BKN sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tes CPNS 2017. Sehingga tidak ada pengumuman terkait penerimaan pada tahun ini. Beberapa perbaihal sedang dilakukan BKN seperti, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Computer Assisted Test (CAT) termasuk peningkatan kualitasnya di BKN. Tidak hanya itu, eksistensi SKD CAT BKN pun akan ditambah, menjadi lima UPT BKN yakni Ambon, Pontianak, Sorong dan Palu.

Dari segi sistem pengumuman, BKN melakukan peningkatan kapasistas laman resmi BKN yakni ssc.bkn.go.id. Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain jika SKD melebihi kapasitas. Maka peserta bisa dikelola oleh BKN pusat, kantor regional atau pun UPT BKN.

"Kami juga memperbaiki penyebarluasan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, laman resmi, media sosial, surat elektronik dan help desk. kami minta masyarakat tidak percaya pada informasi yang menyebutkan ada pihak atau oknum yang mampu membantu kelulusan tes dalam seleksi CPNS," katanya.

Saat ini, secara normatif, lanjut Ridwan, pemerintah memang wajib menyusun kebutuhan berdasarkan instansinya masing-masing. Namun, dengan sistem merit, jumlah kebutuhan PNS dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai. 

"Pemerintah daerah dengan belanja pegawai lebih dari 50 persen APBD tentu akan sulit mendapatkan pegawai baru. Formasi tahun ini, dihitung dan disusun dari kebutuhan bidang yang mendukung nawacita," pungkasnya.


Tags
#Hoaks
#CPNS 2018
#BKN
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID