Bela Pidato Jokowi, NasDem Sebut Kritik Zulkifli 'Genit' - RILIS.ID
Bela Pidato Jokowi, NasDem Sebut Kritik Zulkifli 'Genit'
Nailin In Saroh
Kamis | 16/08/2018 18.13 WIB
Bela Pidato Jokowi, NasDem Sebut Kritik Zulkifli 'Genit'
Jokowi ketika membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan di Gedung DPR RI, kompleks Senayan, Jakarta. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate mengkritik pidato Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang dinilainya terlalu 'genit' karena keluar dari substansi.

Pasalnya, Zulkifli menyinggung kinerja pemerintah yang harus membuat terobosan untuk memperbaiki ekonomi nasional.

Menurut Johnny, hal itu tidak sesuai dengan tupoksi MPR yakni sosialisasi empat pilar. 

"Kita lihat itu pidato Pak Ketua MPR terlalu genit, karena pidato itu melebihi tugas MPR. Itu tugas DPR pengawasan, bukan tugas MPR. Jadi itu genit. Apalagi kalau mau menilai kinerja kabinet, lebih genit lagi, tidak layak. Harusnya pidato Ketua MPR sesuai fungsi dan tugas MPR. Itu seharusnya," ujar Johnny ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Selain itu, kata Johnny, perspektif Zulhas (sapaan akrab Zulkifli Hasan) pun keliru dalam menilai turunnya kemiskinan dan membaiknya gini rasio, di mana sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan, rasio gini sudah turun menjadi 0,389.

Namun, Zulkifli justru mengatakan penurunan hanya di kelas atas. 

"Jadi salah. Dilihatnya karena turunnya orang kaya, turunnya kesejahteraan orang yang kategori menengah atas. Tidak betul itu. Menengah atas tetap. Bawah yang naik. Sehingga kesenjangan membaik Itu dilakukan lewat program kerakyatan," terangnya.

Anggota Komisi XI DPR itu pun mengklaim, program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga maksimal tersebar. 

"KIP 20 juta siswa yang diberikan beasiswa, 10 juta keluarga harapan, lalu program kesehatan Nasional 90 juta lebih. Dan subsidi produktif apakah itu KUR, benih dan sebagainya. Ini mengakibatkan naiknya masyarakat bawah ke atas. Karena keberpihakan. Dengan naiknya masyarakat kelas bawah, tingkat disparitas mengecil. Tak seperti yang ketua MPR sampaikan. Ketua MPR menafsirkan dari satu sisi dan itu bagian dari ilusi politik," tegas Johnny.

Meski tak menampik harga pokok naik sesuai fakta, namun Johnny mengatakan bukan Jokowi yang menaikkan harga-harga tersebut. Karenanya, Johnny menyebut Zulkifli tengah berilusi.

"Harga pokok nyata, tapi ilusi kalau jadi presiden menaikkan harga-harga itu. Itu mekanisme pasar. Itu bagian dari ilusi juga," ketusnya.

Menurut dia, masalah naiknya bahan pokok memang menjadi masalah negara. Namun, Jokowi mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

"Itu masalah bangsa yang harus diatasi bersama. Tapi dijawab oleh presiden, melalui program Presiden. Inflasi rendah. Harga rata-rata turun. Ada satu dua harga komponen naik iya, di satu dua pasar, betul. Tapi kalau ngomong makro ekonomi ngomong rata-rata. Secara rata-rata inflasi kita paling rendah," pungkas Johnny.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyinggung tiga tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah. 

Pertama, masalah kesenjangan ekonomi. Zulkifli mengakui, penurunan gini ratio dari 0,41 menjadi 0,39 patut disyukuri.

Namun, kata dia, penurunan itu akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga kebutuhan rumah tangga," ujar Zulkifli Hasan.

Kedua, yakni masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan.

Menurut dia, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro masih perlu terus dikembangkan melalui fasilitas kredit. 

"Termasuk bantuan pemasaran dan teknologi," katanya.

Ketiga, adalah masalah pengelolaan utang.

Zulkifli mengingatkan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah.

"Ini penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi. Perlu pengetatan prediksi perekonomian secara cermat, terukur dan akuntabel di antaranya mengenai nilai tukar rupiah, penguatan sektor industri, pembatasan impor, dan peningkatan ekspor kita," tegas Ketua Umum PAN ini.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID