logo rilis
Batalkan Haji 2020, Menag Dihujat Tak Konsultasi dengan DPR
Kontributor
Nailin In Saroh
03 Juni 2020, 18:00 WIB
Batalkan Haji 2020, Menag Dihujat Tak Konsultasi dengan DPR
Menteri Agama Fachrul Razi. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan pelaksanaan haji tahun 2020 dikritik kalangan dewan, khususnya komisi VIII DPR yang membidangi masalah keagamaan sekaligus mitra kerja Kementerian Agama. Bahkan sikap menag yang dinilai 'grasa-grusu' itu terus menuai hujatan lantaran tak berkonsultasi dulu dengan parlemen. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan sikap Kemenag yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Menurut Ace, seharusnya Menag Fachrul bisa menyepakati keputusan penting tersebut bersama DPR sebelum mengumumkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Harusnya Menteri Agama terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini sebagaimana komitmen pada rapat kerja sebelumnya," ujar Ace kepada Wartawan, Rabu (3/6/2020).

Ace menegaskan bahwa apapun terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji hendaknya harus berkonsultasi dengan DPR RI, sebagaimana diatur UU Haji dan Umroh tahun 2019. 

Meskipun, kata politisi Golkar itu, Menag Fachrul sudah bersurat kepada Komisi VIII DPR untuk agenda pelaksanaan rapat pembahasan haji. Akan tetapi, lantaran DPR sedang reses maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan pengadaan rapat harus mendapat persetujuan pimpinan DPR. Sehingga, rapat tersebut belum dapat terlaksana.

"Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut. Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII," ucap Ace. 

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto juga sangat menyesalkan sikap Menteri Agama Fachrul Razi yang secara sepihak mengumumkan pembatalan haji tahun 2020. Bahkan dia menilai Menag tak memahami tata aturan bernegara dalam mengambil keputusan strategis. 

"Ada kekeliruan Pak Menteri, harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR," tegas Yandri kepada wartawan yang dimuat Rabu (3/6).

Apalagi, lanjut dia, persoalan haji sangat lah penting sehingga harus diputuskan bersama dengan DPR. Sebab, keputusan tersebut menyangkut hajat umat Islam dan nasib ratusan ribu jemaah. 

"Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,” ketus Yandri. 

Yandri juga menyebut keputusan Kemenag membatalkan pelaksanaan Haji 2020 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Seharusnya, kata dia, Kemenag tidak tergesa-gesa dan membaca UU secara seksama. 

“Ada tata aturannya tentang Haji dan Umrah. Jadi Haji dan Umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh Pemerintah. Ya Kemenag baca UU-lah. Jangan grasa-grusu,” kata legislator asal Banten itu mengingatkan. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID