Bappenas Tuntut Penguatan, Ini Alasannya - RILIS.ID
Bappenas Tuntut Penguatan, Ini Alasannya

Rabu | 02/08/2017 16.22 WIB
Bappenas Tuntut Penguatan, Ini Alasannya
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan perlunya penguatan peran Bappenas sebagai pemimpin (leader) dalam menentukan arah pembangunan sesuai PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

"PP 17/2017 itu menekankan pentingnya pengendalian perencanaan yang sudah disusun, dapat dibiayai, dilaksanakan, dan memberikan hasil sesuai dengan target yang diharapkan," katanya saat memberikan kuliah umum dengan tema Sinkronisasi Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Nasional di LPEM FEB UI Jakarta, Selasa (1/8/2017) seperti disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut dia, pihaknya ingin agar ada konsistensi antara perencanaan dan implementasinya.

"Jadi, kami ingin memastikan, selain menyiapkan dokumen perencanaan, Bappenas juga harus mempunyai kemampuan mengendalikan apa-apa yang sudah direncanakan itu, baik anggarannya, maupun implementasi proyeknya. Kami ingin setiap kegiatan prioritas dapat berkontribusi kepada target penyelesaian secepat-cepatnya," ujarnya.

Bambang mengatakan, saat ini, pengendalian perencanaan sulit dilakukan dikarenakan antara siklus perencanaan atau rencana kerja pemerintah (RKP) dan penganggaran lewat pagu anggaran, tidak sinkron.

Selain itu, menurut dia, disebabkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpisah yakni adanya deviasi antara rencana kerja pemerintah (RKP), rencana kerja kementerian atau lembaga (renja K/L), dan rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L; serta perencanaan hanya dilakukan sampai pada tataran kegiatan atau satuan 2.

"Dengan PP 17/2017, maka perencanaan pembangunan dapat dikendalikan yakni adanya sinkronisasi sikus dan proses penyusunan dokumen RKP dan pagu anggaran, sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan format dan struktur data yang sama, sehingga sinkron antara RKP, renja K/L, RKA K/L," katanya.

Selanjutnya, perencanaan dapat dilakukan dan dikawal sampai output atau satuan 3 dan bahkan detail hingga komponen.

Menurut Bambang, pascapenguatan, maka peran Bappenas adalah menentukan tema, sasaran, dan prioritas pembangunan; menyusun RKP dan daftar proyek prioritas; menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran; merumuskan indikator makro dalam kebijakan ekonomi makro (KEM) dan PPKF; dan menelaah renja K/L dan RKA K/L.

"Dengan demikian, Bappenas berperan sebagai 'leader' dalam menentukan arah pembangunan nasional dan bukan sebagai wakil K/L," tuturnya.

Selanjutnya, Bappenas harus mampu mengidentifikasi isu dan tantangan pembangunan.

Bappenas juga harus memiliki kemampuan dan menguasai teknik dalam penentuan prioritas pembangunan secara terukur dan objektif.

"Sebagai penangung jawab prioritas nasional, maka Bappenas harus mampu mengoordinasikan mulai dari perencanaan dan implementasi proyek prioritas nasional yang dilakukan lintas sektor dan lintas K/L," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang menambahkan dukungan yang diperlukan untuk penguatan peran Bappenas tersebut adalah penyusunan regulasi dan SOP internal, identifikasi risiko dan pengembangan sistem mitigasi risiko dari perubahan peran Bappenas, capacity building secara terus menerus; pengembangan sistem infromasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; dan penilaian kinerja dan pemberian reward sesuai beban kerja dan risiko pekerjaan.

Sumber Antara


Tags
#bappenas
#kinerja pemerintah
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID