logo rilis
Banyuwangi Dinilai Siap Terapkan Normal Baru
Kontributor
Nailin In Saroh
02 Juni 2020, 20:02 WIB
Banyuwangi Dinilai Siap Terapkan Normal Baru
Ketua DPD RI saat melakukan kunjungan kerja ke kanto Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur. FOTO: DPD RI

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah siap memasuki era kenormalan baru. Hal ini dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah yang disebut sebagai Bali baru itu, dalam rangka pemantauan kondisi terkini wabah COVID-19. 

“Saya melihat, Banyuwangi ini sangat bagus. Dan pastinya untuk pelaksanaan skema New Normal sangat siap," ujar La Nyalla saat di kantor Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (2/6/2020).

Pemkab Banyuwangi, juga dinilai tanggap dan tepat dalam melakukan berbagai upaya guna meminimalisir kekisruhan dan gejolak sosial akibat  ketidaksinkronan data penerima bantuan yang kerap terjadi di beberapa daerah lain. 

"Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT sebagai bagian dalam penanganan wabah ini,” kata Senator Jawa Timur itu.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI di dampingi Bupati Banyuwangi Azwar Anas juga melihat perkembangan informasi pelayanan pemerintah Banyuwangi kepada masyarakat berbasis digital. Usai mendapat penjelasan dari Bupati Azwar Anas, La Nyalla juga meninjau dan melihat secara langsung di layar monitor layanan perijinan, layanan pengaduan masyarakat, hingga perkembangan desa dan proyek pembangunan desa. 

La Nyalla berharap bupati Banyuwangi mampu memberikan solusi untuk persoalan pariwisata, termasuk saja yang harus disiapkan dalam menghadapi era kenormalan baru ini. Solusi juga diperlukan bagi pondok pesantren dimana lebih banyak proses belajar mengajarnya dilakukan secara komunal. 

"Sehingga penting dipikirkan tentang sosial distancing dan physical distancing-nya," kata La Nyalla. 

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini data penerima bantuan COVID-19 telah disajikan secara online dan transparan dan bisa diakses oleh setiap warga. Data penerima bantuan juga disajikan di sejumlah titik seperti di kantor desa, masjid, gereja dan di beberapa tempat lain yang juga dilengkapi dengan nomor pengaduan. Sehingga warga yang merasa belum mendapatkan bansos bisa melakukan komplain.

“Juga ada program smart kampung. Melalui program ini masyarakat bisa langsung cek apakah ia mendapatkan bantuan atau tidak hanya dengan memasukkan NIK. Di sana, warga yang sudah mendapatkan bantuan akan langsung menyala, sehingga bantuan tidak akan diterima dobel. Ini akan meminimalisir kegaduhan bansos yang selama ini kerap timbul di sejumlah daerah," jelas Anas. 

Hanya saja, kata Anas, upaya ini layaknya karet yang sangat lentur. Komplain dari warga akan sangat banyak yang masuk sehingga perlu dilakukan verifikasi. 

“Seperti kemarin, pengaduan yang masuk dari satu kecamatan ada sekitar 1.100 lebih warga yang belum mendapatkan bansos, tetapi ketika diverifikasi yang berhak mendapatkan hanya sekitar 420 orang,” katanya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID