RILIS.ID, Jakarta— Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Sebelum dilakukan pengesahan, masing-masing fraksi pun telah menyampaikan pandangan mininya secara tertutup.

Dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya atas RUU P2APBN 2019. "Apakah semua anggota menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019" tanya Said.

"Setuju," jawab para Anggota Dewan yang hadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (7/9/2020). 

Setelah RUU P2APBN 2019 ini disepakati oleh Banggar, selanjutnya pembahasan akan dilakukan di tingkat Paripurna pada 15 September 2020 mendatang.

Berkenaan dengan pembahasan ini, Anggota Banggar Muhammad Yahya Zaini memberikan apresiasi atas capaian pemerintah dalam upaya meningkatakan capaian sasaran kerja di tahun 2019. "Fraksi Partai Golkar apresiasi pemerintah karena dalam LKPP 2019 terdapat sejumlah capaian dalam indikator pembangunan yang antara lain berupa penurunan Angka kemiskinan pengangguran dan rasio gini," ujar Yahya Zaini.
 
Diketahui pada 2019 angka kemiskinan tercatat 9,2 persen atau menurun dari 9,6 persen pada 2018. Tingkat pengangguran terbuka pada 2019 juga tercatat 5,28 persen atau menurun dari 5,34 persen di tahun 2018. Selain itu rasio gini yang mencerminkan kesenjangan sosial juga menurun dari 0,384 pada 2018 menjadi 0,380 di 2019. Indeks pembangunan manusia juga tercatat meningkat dari 71,39 pada 2018 menjadi 71,92 pada 2019.
 
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur APBN 2019 dapat diterima dengan baik sering dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.
 
Ia juga mengutarakan bahwa capaian ekonomi di 2019 tidaklah mudah. Sebab dinamika global baik dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, arah bank sentral AS yang sulit ditebak, hingga geopolitik global menjadi sentimen yang lekat di tahun lalu.
 
“Kami patut bersyukur 2019 masih dapat mendapatkan hal yang positif pada asumsi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat. Bahwa APBN 2019 baik pengelolaan pendapatan, belanja, utang sesuai standar akuntansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya,” pungkas Sri Mulyani.