Bandit Ekonomi Terlibat Pembantaian Anasir PKI? - RILIS.ID
Bandit Ekonomi Terlibat Pembantaian Anasir PKI?

Senin | 23/10/2017 12.36 WIB
Bandit Ekonomi Terlibat Pembantaian Anasir PKI?

Restoran mewah Hotel Intercontinental Indonesia di pusat Jakarta sangat tenang dan remang, sekira awal tahun 70-an. Seorang pria muda bersidekap dan menatap sejumlah dokumen yang berserakan di meja. Sekali-kali menatap wajah manajer proyek yang tengah memberikan arahan untuk sebuah misi khusus.

Usianya masih 26 tahun, berasal dari keluarga miskin. Dengan status sosial itu, John Perkins, nama pria berambut keriting ini, mengaku sangat minder dengan perempuan. Sifat memberontak yang ingin terbebas dari nestapa hidup membuat Perkins lolos tes psikologi dengan sempurna dan kelak berhasil mengobrak-abrik negara besar sekelas Indonesia.

"...aku sudah siap memperkosa Asia. Usiaku dua puluh enam tahun dan merasa diperdaya oleh kehidupan. Aku ingin balas dendam," teriak Perkins penuh amarah. "Indonesia akan menjadi korban pertama saya..."

Dalam buku Pengakuan Bandit Ekonomi (Ufuk Publishing House, 2007), Perkins sangat bangga menyandang status sebagai bandit ekonomi. Tugasnya membuat laporan palsu dan membuat kejahatan statistik untuk disodorkan kepada Bank Dunia (Word Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengucurkan bantuan kepada Indonesia atau negara yang menjadi mangsanya. 

Tentu, upaya Perkins dan pentolan lainnya dari lembaga konsultan bernama MAIN itu tidak akan berjalan paripurna bila tidak berkongsi dengan kolaborator dan juga komprador lokal melalui korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan akhirnya membangkrutkan negeri penerima utang sehingga tak bisa bayar hingga turun-temurun ke generasi berikutnya. Negara itu kemudian dalam kendali dan manut seperti yang diinginkan tuannya, Amerika Serikat dengan kejahatan korporatokrasinya.

"Keberadaan kita di sini tak lain untuk menyelamatkan negara ini dari cengkraman komunisme," kata Charlie Ilinngworth, penyelia Perkins.

Kemudian dia melanjutkan, "Kita tahu negara sangat tergantung pada minyak. Indonesia bisa menjadi sekutu yang andal dalam hal ini. Jadi, sembari mengembangkan rencana pokok, lakukan apa saja semampu kalian untuk memastikan industri minyak dan segala industri lain pendukungnya--pelabuhan, jalur pipa, perusahaan konstruksi--tetap memperoleh aliran listrik sebanyak yang dibutuhkan selama rencana dua puluh lima tahun ini berjalan."

Ketika pemerintah Amerika heboh membuka hampir 30 ribu halaman dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta tentang tragedi 1965-1966, komprador lokal malah sibuk menyalahkan negara sendiri. Padahal, jelas-jelas Amerika dengan bandit ekonominya berperan dalam huru-hara di Indonesia.

Tentu yang lebih gembira, keluarga besar PKI seperti Ilham Aidit, putra Pimpinan PKI DN Aidit. "Saya sangat gembira karena ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa '65 selama ini nyaris satu narasi dimana kemudian segala kesalahan ditumpahkan kepada PKI itu tak terbantahkan," ungkapnya.

Ilham mengatakan dirinya sudah membaca data-data yang dikeluarkan oleh Pusat Deklasifikasi Amerika. Dia menilai, data itu membuktikan bahwa institusi negara, yakni militer, sangat berperan signifikan dalam peristiwa 1965. Untuk itu negara harus bersedia mengakui kesalahannya.

"Jelas sekali dalam dokumen itu bahwa peran TNI itu sangat signifikan, masalahnya adalah bagaimana ini dikaitkan dengan konteks penyelesaian '65. Artinya peran institusi negara, maka yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut adalah negara," tegasnya.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Rudy Tri Wahid menilai, publikasi dokumen kabel diplomatik Kedubes Amerika di Jakarta hanya akan mengorek luka lama. Sementara masalah tersebut sudah selesai dan sudah dilakukan rekonsiliasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 

"Rekonsiliasi institusi sudah dilakukan oleh negara dan rekonsiliasi alamiah sudah dilakukan masyarakat. Dengan kultur yang sudah damai maka untuk apa dibuka buka lagi," katanya.

Rudy mempertanyakan motif Amerika menerbitkan catatan diplomat saat itu. "Peristiwa itu memang menjadi bagaian sejarah kelam, tetapi masyarakat sudah melupakan, sehingga tidak ada manfaatnya untuk diungkit lagi," ujarnya.

Hal senada dikemukakan sejawawan Universitas Negeri Surabaya, Aminuddin Kasdi yang menyebut dokumen yang dipublikasikan cenderung sumir. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak berpolemik dengan dokumen yang masih diragukan validitasnya itu.

"Dokumen itu kan isinya laporan pengamat kalau bahasa Jawa jarene jarene tidak ada dasar karena bukan dari sumber primer," katanya.

Dia menjelaskan, seharusnya dokumen fakta sejarah itu diceritakan narasumber utama yang berhubungan langsung dengan sebuah peristiwa. Selama ini, sejarah G30S/PKI versi Orde Baru memang berdasarkan pengakuan langsung dari pelaku.

"Kalau dalam fakta sejarah selama ini kan berangkat dari sumber valid dan interogasi pelaku kudeta," tambahnya.

Tanggapan serupa disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang meminta pemerintah tidak perlu memaksakan melakukan pengujian terkait validitas dokumen-dokumen tersebut. Alasannya, peristiwa terkait sejarah G30S/PKI dinilainya sudah selesai dan tidak perlu diungkit kembali.

"Menurut saya tidak perlu diungkit-ungkit lagi, kan sudah selesai, buat apa membuka luka lama lagi," kata Mahfud.

Mahfud menilai, dokumen-dokumen telegram rahasia Amerika yang dibeberkan ke publik itu tidak jauh berbeda dengan dokumen-dokumen lain yang selama ini ada. Dokumen itu, menurut dia, tetap akan menimbulkan pemahaman yang simpang siur bagi berbagai pihak.

Adakah motif ekonomi di balik isu dokumen yang kini diklasifikasikan The George Washington University tersebut? Apakah hanya  sekadar meladeni keinginan pegiat HAM Amerika dan aktivis di Indonesia?

Kekhawatiran muncul dari sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo. Dalam sebuah program bincang-bincang di stasiun televisi partikelir, Hermawan mengkhawatirkan isu pembantaian pentolan PKI ini ujung-ujung diseret agar negara meminta maaf.

"Tidak bisa pengakuan negara. Negara tidak boleh mengakui melakukan genosida. Kalau negara mengaku bersalah melakukan genosida maka negara harus memberikan kompensasi," kata Hermawan. 

"Siapa yang harus dibayar. Jumlahnya berapa. Siapa yang akan membayar," tambah penulis buku Pembantaian di Ladang Tebu ini.

Sangat tidak seimbang, bila semua kesalahan ditimpakan kepada negara sendiri sementara Amerika berperan dalam sejumlah aksi penumpasan PKI di Indonesia termasuk prakondisi sebelumnya hingga Presiden Soekarno jatuh.

William Blum, mantan diplomat Amerika dalam buku Demokrasi, Ekspor Amerika yang Paling Mematikan (Bentang Pustaka, 2013), mencatat Negeri Paman Sam itu sejak Perang Dunia II telah menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan di luar negeri yang dipilih secara demokratis. Tentu, termasuk di Indonesia. 

Isu dokumen kawat catatan harian para diplomat Amerika menjadi suguhan menarik bagi bandit ekonomi dan komprador domestik. Perkins boleh mengaku sudah tobat tetapi dalam setiap zamannya selalu lahir bandit ekonomi baru dan komprador mutakhir.


Tags
#tragedi 1965
#pki
#pembantaian pki
#orde baru
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID