logo rilis
Aturan Taksi "Online", Menhub: Banyak Pihak Tak Puas
Kontributor

29 Januari 2018, 12:03 WIB
Aturan Taksi
Sejumlah pengemudi taksi daring yang berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, beberapa waktu lalu

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, prihatin karena masih banyak pihak yang tidak puas atas aturan baru mengenai taksi daring (online).

"Saya prihatin, kok, masih ada yang enggak puas," katanya sebelum menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (29/1/2018).

Pernyataan yang disampaikan Budi tersebut terkait dengan aksi pengemudi taksi daring, yang menolak Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dibuat oleh Pemerintah untuk memberikan kesetaraan antara taksi daring dan taksi konvensional.

"Artinya, tidak mungkin salah satu itu harus menang. Harus sama-sama menerima dan sama-sama memberi. Tidak bisa semua dipuaskan," tuturnya.

Dalam aturan terbaru itu, diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi angkutan online agar bisa tetap beroperasi, yakni kewajiban pengujian kendaraan bermotor (KIR), penggunaan SIM A umum, pemasangan stiker dan kuota taksi online di daerah.

Budi mengatakan persyaratan itu sebagai upaya pemerintah menyetarakan kedua jenis angkutan tersebut.

"Contohnya, kuota, kalau dihabiskan 'kan kasihan dengan yang lain. Tarif batas bawah juga kalau dihilangkan 'kan kasihan sopir-sopir itu. Tentu harus saling memahami," ujarnya.

Budi mengaku heran dengan ketidaksetujuan sejumlah pihak yang menolak aturan tersebut. Pasalnya, aturan mengenai KIR atau stiker dinilai seharusnya tidak memberatkan.

"Stiker juga di tempat lain lebih besar. Ini cuma garis tengah 10 centimeter," katanya.

Lebih lanjut, bagi pengemudi taksi online yang kesulitan mendapatkan SIM A umum atau melakukan uji KIR, Budi menyarankan agar pengajuannya secara kolektif.

"Jadi, jangan 'ngomong' terus peraturannya yang dibilang (ditolak). Ini 'kan asal 'against' (berseberangan) dengan pemerintah. Padahal, pemerintah berkewajiban untuk hadir," katanya.

Budi mengaku Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 akan tetap berlaku mulai 1 Februari 2018 tanpa kompromi, dengan tetap membuka ruang diskusi terkait dengan mekanisme penerapannya nanti.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID