logo rilis
Apresiasi Dukungan Publik, Demokrat AHY Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah
Kontributor
RILIS.ID
19 Maret 2021, 10:22 WIB
Apresiasi Dukungan Publik, Demokrat AHY Ajak Awasi ‘Begal Politik’ di Daerah
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa partai berlambang mercy tersebut dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Demokrat pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol partai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Mari kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak demokrasi kita," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).

Teuku Riefky menjelaskan, kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI.

"Yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat di mana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Demokrat secara ilegal.

"Laporan tersebut akan kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat 1 menyebut setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

"Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi di berbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,” tandasnya.

Senada dengan DPP, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan bahwa partainya telah mengeluarkan maklumat bernomor 001/MKL/DPD.PD/LPG/III/2021 tentang pelarangan penggunaan atribut partai secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Dan meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawal dan melaporkan jika ada oknum yang menggunakan atribut partai demokrat tanpa izin dan digunakan untuk hal hal diluar AD/ART partai kami," ujar Ridho. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID