Anggaran COVID-19 Baru Terserap 19 Persen, Muhaimin: Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan - RILIS.ID
Anggaran COVID-19 Baru Terserap 19 Persen, Muhaimin: Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan
Nailin In Saroh
Selasa | 04/08/2020 11.30 WIB
Anggaran COVID-19 Baru Terserap 19 Persen, Muhaimin: Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan
Wakil ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI, Muhaimin Iskandar. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang alam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020. Selain itu, ada tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran tersebut diperuntukkan diantaranya, penanganan kesehatan sebesar 87,55 T. Perlindungan sosial sebesar 203,90 Triliun. Pembiayaan korporasi sebesar 53,57 Triliun. Insentif dunia usaha sebesar 123,46 Triliun. 

Untuk UMKM 123,46 Triliun. Sektor kementrian/Lembaga dan pendapatan sebesar 106,11 Triliun. Sehingga, total (belanja) mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun 2020.

"Sekalipun kita berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk Penanggulangan covid, dan pemulihan ekonomi," ujar Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI, Muhaimin Iskandar, Selasa (4/8/2020).

Berdasarkan laporan pemerintah, lanjut Muhaimin, dari total anggaran penanganan COVID-19, sebesar Rp 695,2 triliun, yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp 136 triliun. 

Hal tersebut menurutnya, mengharuskan pemerintah melalukan beberapa hal untuk perbaikan. Pertama, Program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar covid serta menghindari munculnya cluster baru. 

"Dimana sampai saat ini belum menunjukkan penurunan jumlah orang yang positif terkena virus corona dan telah mencapai  lebih dari 106.000 orang," ungkap Muhaimin. 

Wakil ketua DPR itu menegaskan, anggaran yang sangat besar harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Program jaring pengaman sosial, kata dia, harus menyentuh semua masyarakat terdampak. 

"Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya," katanya. 

Kemudian, akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional juga harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

"Serta harus melakukan konsolidasi data," tuturnya. 

Keenam, bidang program penanganan COVID-19 membutuhkan kelengkapan data supaya pogram penanganan COVID-19 dapat tepat sasaran dan tepat pembelanjaan. Terutama pada program jaring pengaman sosial, insentif perpajakan, KUR serta program pemulihan ekonomi nasional secara umum. 

"Perbedaan jumlah/data penerima bantuan dimasing-masing kementrian/lembaga, pemerintah  Propinsi dan Kabupaten, harus segera disinkronkan," tegas Ketua Umum PKB ini. 

Muhaimin menambahkan, pemerintah juga harus membuat mekanisme penyerapan anggaran yang fkesibel, dan menghindari kerumitan birokratis. Dikatakan dia, harus dilakukan inovasi, membuat terobosan cara-cara baru yang bertumpu pada hasil sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Harus optimalisasi teknologi informasi serta digitalisasi layanan.

"Dalam pengelolaan anggaran secara umum dan anggaran penanganan COVID-19 tidak boleh melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah harus tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran COVID-19," pungkas Muhaimin. 
 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID