Alih-alih Bantu BUMN, Pemerintah Justru Gunakan Dana COVID-19 untuk Bayar Utang? - RILIS.ID
Alih-alih Bantu BUMN, Pemerintah Justru Gunakan Dana COVID-19 untuk Bayar Utang?
Nailin In Saroh
Selasa | 14/07/2020 22.00 WIB
Alih-alih Bantu BUMN, Pemerintah Justru Gunakan Dana COVID-19 untuk Bayar Utang?
Ilustrasi pemberian dana untuk pembayaran utang. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta, menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang diduga 'bermain' terkait anggaran COVID-19. Pasalnya, alih-alih memberikan bantuan dana dengan total Rp152 triliun ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi, namun faktanya pemerintah menggelontorkan Rp128,13 trilliun untuk membayar utang dengan sisa Rp 22,27 triliun dalam bentuk penyertaan modal. 

"Pemerintah, beralasan bahwa bantuan dana diberikan kepada BUMN akibat dari COVID-19 yang membuat BUMN kesulitan likuiditas. Namun fakta-fakta menunjukan bahwa utang BUMN terjadi sebelum COVID-19 dan semakin parah ketika pandemi melanda," ujar Sukamta dalam keterangan, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, lanjutnya, kebijakan pemerintah yang memberi tugas kepada PLN dan Pertamina sebagai public service obligation (PSO) membuat kinerja perusahaan tidak sehat. Serta selalu merugi apabila pemerintah tidak membayar kompensasi kepada BUMN tersebut. 

Sukamta lalu merinci pembayaran kompensasi utang pemerintah kepada BUMN diberikan kepada tujuh BUMN dengan total Rp108,48 triliun. Alokasinya PT PLN (Persero) mendapatkan Rp49,46 triliun, BUMN Karya Rp12,16 triliun, PT Kereta Api Indonresia (Persero) Rp300 miliar, dan PT Kimia Farma (Persero) Rp1 triliun. Kemudian, Perum Bulog Rp560 miliar, PT Pertamina (Persero) Rp40 triliun, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp6 triliun.

Pemerintah, juga memberi bantuan dana talangan untuk membayar utang BUMN sebesar Rp19,65 triliun diberikan kepada Garuda Indonesia (Rp8,5 triliun), Perumnas (Rp0,7 triliun), PT Krakatau Steel (Rp3 triliun), dan PT Perkebunan Nusantara (Rp4 triliun). Padahal utang terjadi akibat pengelolaan yang buruk di BUMN.

“Siapa dan bagaimana pertanggungjawabannya? Mengapa semua utang BUMN dibebankan kepada APBN? Padahal BUMN seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya dan lain-lain sebagian sahamnya dimiliki oleh pemegang saham minoritas yang memiliki tanggung jawab yang sama. Namun mengapa masalah utang ini hanya pemerintah yang bertanggung jawab dan pemerintah lemah di hadapan pemilik saham lainnya?," tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini. 

"Kemudian, BUMN sering berganti direktur dan komisaris BUMN namun ternyata tidak banyak mengubah kondisi BUMN. BUMN hanya dijadikan sapi perah, ajang bagi-bagi kekuasaan dan kue ekonomi bagi partai pendukung dan relawan pendukung Jokowi,” sambung Sukamta. 

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, seharusnya pemerintah Jokowi-Ma’ruf bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi terlebih dahulu BUMN yang bermasalah baik secara manajemen keuangan maupun tata kelola. Ia mendorong dilakukan audit kinerja BUMN, atau audit forensik, agar jelas kerugian-kerugian BUMN ini disengaja atau tidak. Setelah evaluasi, menurutnya, BUMN-BUMN dengan kinerja baik layak mendapatkan bantuan modal baru.

“Saat ini bukan saat yang tepat membayar hutang BUMN dan mungkin kebijakan lainnya yaitu memberikan pinjaman dana murah kepada korporasi besar dengan menggunakan uang berasal dari utang pemerintah. Lebih baik dana yang diberikan kepada korporasi besar langsung disalurkan kepada rakyat Indonesia yang terdampak langsung COVID-19," ungkap Sukamta. 

"Bunga utang tahunan saja telah mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2021. Kondisi ini semakin membebani APBN dan tentunya menjadi beban rakyat yang setiap tahun membayar pajak dan berbagai iuran yang kini gencar dipungut dan dinaikan oleh pemerintah,” kata ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menambahkan. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID