Akademisi Komentari Kritikan Adian Napitupulu kepada Erick Thohir - RILIS.ID
Akademisi Komentari Kritikan Adian Napitupulu kepada Erick Thohir
Zulhamdi Yahmin
Rabu | 08/07/2020 13.30 WIB
Akademisi Komentari Kritikan Adian Napitupulu kepada Erick Thohir
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Iwayan Suka mengomentari terkait kritikan yang dilayangkan politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu kepada kepemimpinan Erick Thohir di BUMN. Khususnya, terkait pengangkatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Iwayan, kritikan yang dilayangkan Adian terbilang inkonsisten.

Dia menegaskan, awalnya Adian mengkritiki diangkatnya beberapa pensiunan sebagai Direksi atau Komisaris BUMN oleh Menteri BUMN, lalu kembali mengkritiki tentang pengangkatan Direksi atau Komisaris BUMN dijabat oleh milenial.

"Lalu jika baik kaum tua dalam hal ini pensiunan maupun kaum muda atau milenial tidak tepat mengisi jabatan Direksi atau Komisaris BUMN, lalu siapa yang kompeten, dan dengan kriteria-kriteria apa kompetensi ini diukur menurut pikiran Adian? Inilah yang tidak pernah dikemukakan secara jelas dan terang (clara et distincta) oleh Saudara Adian. Kecuali, dalam penglihatan saya, mencoba menghubungkan kriteria kompetensi itu dengan sesuatu yang lain, yaitu dengan sejarah perjuangan dan sukses politik, dan berdasarkan kriteria inilah kompetensi itu ingin dirumuskan, ditentukan, diputuskan," jelas Iwayan, Selasa (7/7/2020). 

Adian, kata Iwayan, melupakan bagaimana cara kerja hukum dalam memutuskan, atau setidaknya mengkompromikan penyelesaian masalah-masalah termasuk problema-problema hukum dalam kasus-kasus spesifik.

"Lepas dari fakta bahwa mungkin saja terdapat kriteria obyektif bahwa seseorang memang kompeten baik dalam banyak bidang atau hanya pada bidang tertentu, kompetensi adalah istilah bersifat evaluatif sehingga dengan sendirinya bermakna kabur termasuk dalam transformasinya sebagai norma-norma hukum," urainya.

Dia menilai, publik perlu mengapresiasi sikap kritis wakilnya karena melalui kritik itulah urat nadi demokrasi benar-benar hidup dan terus bertahan. Tetapi di sisi lain, publik juga berkepentingan untuk mengingatkan wakilnya bahwa satu-satunya alasan sah suatu “kritik” adalah kepentingan publik itu sendiri, bukan yang lainnya.

"Bukankah kritik itu adalah cara lain untuk mengawal kebenaran daripada puji-pujian? Seseorang boleh saja berdebat mengenai kompetensi, tetapi meminjam istilah quot homines tot sententiae, perbedaan pandangan mengenai kompetensi bagaimanapun merupakan diskursus yang mustahil tuntas, dan dalam situasi inilah, hukum tidak mungkin di lihat dengan mengabaikan batas-batas justifikasi deduksi," paparnya.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID