Ahok Diisukan jadi Menteri, PPP: Belum Terasa Manfaat jadi Komut Pertamina - RILIS.ID
Ahok Diisukan jadi Menteri, PPP: Belum Terasa Manfaat jadi Komut Pertamina
Nailin In Saroh
Jumat | 03/07/2020 22.00 WIB
Ahok Diisukan jadi Menteri, PPP: Belum Terasa Manfaat jadi Komut Pertamina
Anggota DPR yang juga Wasekjen PPP Achmad Baidowi. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok, diisukan bakal menjadi menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Kabar ini berhembus usai adanya pidato kekecewaan Presiden Jokowi terhadap menterinya yang menuai anggapan soal reshuffle kabinet. 

Menanggapi isu ini, Wakil Sekjen DPP PPP Ahmad Baidowi kurang sepakat bila Ahok ditunjuk sebagai pengganti menteri BUMN. Pasalnya, menurut dia, kerja Ahok di Pertamina belum terlihat perannya dan dinilai masih minim pencapaian.

"Kalau kita lihat kinerjanya sebagai komisaris Pertamina belum terasakan manfaatnya, namun Ahok itu juga hak presiden," ujar Baidowi dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).

Legislator Jawa Timur yang akrab disapa Awiek ini mencontohkan kerja-kerja Ahok yang menurutnya belum teruji di Pertamina, meskipun mantan gubernur DKI Jakarta itu kini berperan sebagai komisaris utama.

"Sebagai contoh harga BBM yang tidak turun meskipun harga minyak dunia turun. Walaupun itu otoritas direksi, lalu fungsi komisaris di situ apa? Bukankah dalam rangka pengawasan?" paparnya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai peran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina seharusnya sudah cukup memberikan dampak. "Kami belum melihat dan merasakan Ahok effect di Pertamina," katanya.

Kendati demikian, Awiek menekankan bahwa pengangkatan menteri adalah hak sepenuhnya Jokowi sebagai presiden. Dirinya yakin presiden memiliki parameter tertentu dalam menentukan sosok pembantunya. 

"Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 17 bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Maka tentu parameter yang dilakukan terhadap figur yang hendak diangkat sebagai menteri tentu mutlak kewenangan Presiden," pungkas Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu.

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID