logo rilis
Ahmad Bastian: DPD RI Usulkan Desain Besar Pemilu Serentak
Kontributor
Segan Simanjuntak
09 Februari 2021, 23:25 WIB
Ahmad Bastian: DPD RI Usulkan Desain Besar Pemilu Serentak
Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian Suyitno. FOTO: DOK RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian Suyitno mengatakan bahwa lembaganya kini tengah mengusulkan desain besar pada pemilihan umum atau pemilu serentak.

Senator Lampung itu mengungkapkan ada empat hal yang masuk dalam desain besar pada pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Keempat hal itu adalah politik uang (money politics), keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen calon pemimpin, dan sumber pendanaan pilkada.

"Yang jadi concern DPD RI adalah desain besar tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Misalkan, pemilu nasional dan daerah yang merusak adalah money politics," kata Bastian ketika dihubungi Rilis.id, Selasa (9/2/2021).

"Dari tahun ke tahun, dari pilkada ke pilkada kasus money politik semakin meningkat, bahkan lebih tinggi dari kasus yang mencuat," lanjutnya.

Poin kedua yakni keterlibatan ASN di dalam pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Menurutnya, keterlibatan ASN juga merusak proses demokrasi di Indonesia untuk tumbuh baik dan subur.

Poin ketiga adalah rekrutmen calon pemimpin atau calon kepala daerah (cakada). Menurut Bastian, proses rekrutmen cakada harus diperluas sehingga tidak melulu dari partai politik semata.

"Kita ketahui bahwa calon kepala daerah itu sumbernya dari partai politik. Parpol sendiri yang memiliki kualitas yang baik dan sudah teruji adalah mereka-mereka yang ada di lembaga legislatif saat ini," terang anggota Komite I DPD RI ini.

Selain dari parpol, masih kata Bastian, kalangan ASN juga memiliki kesempatan yang sama. Karena menurutnya, abdi negara sudah masuk kawah candradimuka.

"Bagaimana (ASN) proses mereka untuk dapat eselon II, eselon I, prosesnya memang sudah matang di situ. Kemampuan mereka memahami tentang manajemen pemerintahan dan lain sebagainya," tambahnya.

Pun demikian dari TNI dan Polri. Bastian menegaskan bahwa kader pemimpin potensial ada di dua institusi tersebut.

"Tetapi dalam regulasi yang mengatur tentang pencalonan, mereka-mereka (ASN dan TNI/Polri) dibatasi dengan sejumlah aturan yang mengikat, harus mengundurkan diri dan lain sebagainya," ujarnya.

Hal inilah yang membuat ASN dan TNI/Polri sangat terbatas untuk mengikuti kontestasi di pilkada.

"Karena orang-orang tersebut sudah dibatasi. Desain inilah yang kita bicarakan di DPD," katanya lagi.

Terakhir, sumber pendanaan pilkada akan diusulkan dari APBN. Atau tidak lagi merupakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Sebab menurut Bastian, NPHD acapkali menjadi konflik kepentingan (conflict of interest) yang diduga melibatkan petahana dengan penyelenggara pemilu di daerah.

"Misalkan, incumbent yang mau nyalon lagi, terkadang terjadi negosiasi di dalam penetapan NPHD. Desain inilah yang kita bicarakan di DPD," pungkasnya.

Diketahui, tarik ulur pelaksanaan pemilu serentak nasional dan daerah resmi terhenti. Ini setelah mayoritas fraksi di DPR 'balik badan' dari rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. (*)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID