Aboebakar: Kasus HAM Harus jadi Evaluasi Pemerintah - RILIS.ID
Aboebakar: Kasus HAM Harus jadi Evaluasi Pemerintah
Nailin In Saroh
Selasa | 10/12/2019 20.02 WIB
Aboebakar: Kasus HAM Harus jadi Evaluasi Pemerintah
Aboebakar Alhabsyi

RILIS.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aborbakar Alhabsyi, penegakan HAM di Indonesia sedang banyak catatan jika melihat laporan dari para aktifis. Bahkan, kata dia, berdasarkan catatan Koalisi Peringatan Hari (Koper) HAM, sepanjang tahun 2019 ini berhasil terjadi 51 kasus yang diselesaikan HAM dan belum diproses pemerintah.

“Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah,” kata Aboebakar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2019).

Habib Aboe mengingatkan bahwa perlindungan HAM adalah bagian dari amanat konstitusi NKRI. Di dalam Pasal 27 Dan 28 UUD 1945 tentang izin dasar yang harus diberikan kepada rakyat.

“Seperti untuk memberikan bantuan hukum, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan perhidupan yang layak, serta kebebasan berserikat dan perjuangan, mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan,” paparnya.

Belum lagi, lanjut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM juga mencakup lebih dari 52 orang yang ikut serta dalam perundingan yang dilakukan sepanjang tahun

2019. hukum yang demokratis seperti Indonesia.

“Oleh karena itu perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tegas Ketua DPP PKS bidang Dakwah Wilayah Kalimantan itu. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID