Tarif Tol JORR Naik, Ini Dalih Kepala BPJT - RILIS.ID
Tarif Tol JORR Naik, Ini Dalih Kepala BPJT
Zulhamdi Yahmin
Selasa | 03/07/2018 08.27 WIB
Tarif Tol JORR Naik, Ini Dalih Kepala BPJT
Pengemudi sedang membayar tol menggunakan uang elektronik di sebuah gerbang tol. FOTO: Ist

RILIS.ID, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna, mengatakan, integrasi jalan tol lingkar luar (JORR) adalah sebuah upaya untuk meningkatkan efesiensi. Menurutnya, intergrasi itu menjadikan pengendara cukup melakukan transaksi satu kali daripada sebelumnya yang harus tiga kali.

"Dampaknya, mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di gardu tol," ujarnya saat diskusi di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/7/2018). 

Dia mencontohkan, dari bandara pengguna tol yang sebelumnya harus berhenti untuk transaksi di Kamal, Kayu Basar, kemudian di Meruya, kemudian ketika menuju Tanjung Priok juga harus berhenti lagi di Rorotan, kali ini tidak akan terjadi lagi.

“Ini lah yang kerap menimbulkan antrean panjang. Kita mau menghilangkan hambatan sehingga pengguna cukup satu kali transaski. Untuk golongan satu, satu kali transaski hanya Rp15.000. Itu untuk jarak pendek. Tapi kalau jarak panjang menjadi Rp34.000,” kata Heri.

Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, klaim Heri, orang tidak harus antre berkepanjangan. Ini yang akan menjadi nilai lebih dari sistem sebelumnya, yakni dengan gabungan tiga sistem terbuka menjadi satu sistem.

“Hitung-hitungannya, ada yang namanya panjang rata-rata sehingga didapat angka Rp15.000. Yang tarifnya turun tidak hanya untuk golongan 1, tapi juga yang lain,” ungkap Heri. 

Selam ini, imbuh Heri, 90 persen biaya logistik ada di jalan. Sehingga, dengan sistem seperti ini bisa menekan biaya logistik. Tarif termurah, yakni golongan V yang tadinya harus membayar 5 kali, jadi hanya dua kali.

“Kebijakan ini tidak hanya untuk mengurangi biaya, tapi juga harus diikuti oleh penegakan hukum. Truk-truk yang melintas harus bisa lebih ditertibkan. Pembenahan dilakukan untuk efisiensi, tapi penegakan hukum juga perlu dilakukan,” imbuhnya.

Bila tidak ada penegakan hukum, lanjut Heri, kendaraan besar yang tidak sesuai aturan akhirnya membuat banyak jalan rusak. Dan biayanya malah bisa menjadi lebih besar.

“Pertanyaan dasarnya, apakah kendaraan harus banyak berhenti hanya untuk membayar atau transaksi? Seberapa besar efesiensi ini harus kita teruskan jika ada yang lebih bermanfaat dari kebijakan sebelumnya?” tanya Heri.

Dia mengungkapkan, badan usaha tidak memperoleh tambahan pendapatan. Kalaupun ada, untuk mensubsidi pengguna angkutan kelompok atau golongan yang lain. Artinya, yang tadi membayar lebih mahal sesungguhnya mensubsidi angkutan publik yang melintas. 

“Ini yang harus kita dorong, yakni keberpihakan terhadap logistik dan subsidi angkutan publik. Ini haru terus kita tingkatkan. Memang ada yang berkaitan dengan kriteria kecepatan tempuh. Itu 40 km/jam di dalam kota. Ini sepakat kita penuhi. Tapi tetap harus kita batasi. Jangan semuanya bisa masuk. Harus ada kriteria. Agar jalan tol tadi memenuhi kriteria kecepatan jalan,” paparnya.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID