Soal Dugaan Suap PLTU Riau-I, Eni Sebut Golkar Sering Kasih Tekanan - RILIS.ID
Soal Dugaan Suap PLTU Riau-I, Eni Sebut Golkar Sering Kasih Tekanan

Kamis | 04/10/2018 19.42 WIB
Soal Dugaan Suap PLTU Riau-I, Eni Sebut Golkar Sering Kasih Tekanan
Tersangka Korupsi PLTU Riau I, Eni Siragih. FOTO: RILIS.ID/Tari

RILIS.ID, Jakarta – Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-I, Eni Maulani Saragih, mengakui adanya tekanan dari Partai Golkar karena dirinya dianggap kerap membongkar keterlibatan banyak pihak dalam kasus itu.

Menurut Eni, tekanan itu datang usai Eni berbicara banyak di media. Namun begitu, Eni enggan mengungkap siapa pihak Golkar yang menekan Eni.

"Ada lah pokoknya (tekanan dari Golkar) itu. Ada lah. Sudah saya sampaikan juga itu. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," ujar Eni Saragih usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Meski demikian, Eni menegaskan yang datang kepadanya hanya berupa tekanan saja. Tidak ada berupa intimidasi secara fisik. Eni pun menganggap tekanan tersebut wajar mengingat setiap orang ingin merasa namanya aman dari proses hukum. 

"Kalau sampai mengintimidasi, ya enggak lah. Cuma setiap orang punya hak mau aman juga, mau sebagiannya, tapi saya tak mengindahkan itu. Tak anggap (tekanan) itu sebagai intimidasi," kata Eni.

Lebih jauh, Eni yang juga politikus Golkar itu menegaskan tak peduli dengan tekanan-tekanan yang ia terima. Ia justru ingin terbuka pada KPK dan mengungkap semuanya kepada penyidik.

Hal itu pula lah yang menjadi dasarnya mengajukan diri sebagai tersangka yang bekerjasama dengan KPK, selaku justice collaborator (JC).

"Yang penting saya sudah berjanji akan kooperatif. Menyampaikan apa adanya," kata Eni.

Sebelumnya, dalam dakwaan kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-I dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo, rupanya ada bagian uang fee sebesar Rp4 miliar yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Hal itu diungkapkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan terhadap Kotjo yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang secara bertahap sebesar Rp 4,7 miliar," ujar jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Ini bermula ketika Kotjo mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara.

Lantaran tidak ada tindaklanjut dari PLN, Kotjo kemudian menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto jauh sebelum Novanto berkasus e-KTP. Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Lalu menurut Jaksa, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR.

Saat Novanto tak lagi mengemban tugas sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Jaksa KPK menyebutkan, Eni mulanya memberitahu Plt Ketua Umum partai Golkar Idrus Marham bahwa akan ada uang masuk dari Kotjo. Atas sepengetahuan Idrus, Eni pun meminta uang sebesar 400.000 dollar Singapura melalui pesan singkat.

Lalu, beberapa hari kemudian, Eni dan Idrus datang menemui Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan, Kotjo mengiyakan akan adanya fee sebesar 2,5 persen yang akan diberikan kepada Eni.

Eni mengatakan kepada Kotjo fee tersebut akan digunakan untuk kepentingan Munaslub partai Golkar. Idrus yang juga ada di tempat yang sama pun ikut memohon kepada Kotjo agar kegiatan munaslubnya dibantu.

"Tolong dibantu ya..." kata Idrus kepada Kotjo sebagaimana kertas dakwaan Jaksa.

Kotjo pun langsung menyanggupinya. Ia memerintahkan sekretaris pribadinya untuk memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4 miliar kepada Eni.

Jaksa KPK menduga uang tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Untuk menindaklanjutinya, Jaksa pun berujar Eni beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.

Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juga oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID