Sempat Tegur Anies soal 'Orang Masuk Jakarta', Luhut Malah Kekeuh Tolak Penghentian KRL - RILIS.ID
Sempat Tegur Anies soal 'Orang Masuk Jakarta', Luhut Malah Kekeuh Tolak Penghentian KRL
Nailin In Saroh
Jumat | 17/04/2020 20.30 WIB
Sempat Tegur Anies soal 'Orang Masuk Jakarta', Luhut Malah Kekeuh Tolak Penghentian KRL
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak akan menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. 

Dia menegaskan, KRL akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang sampai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sudah diterima masyarakat.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi, kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Jodi menjelaskan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerjanya.

Dikhawatirkan jika operasional KRL diberhentikan, hal itu malah dapat menimbulkan masalah baru.

Penerapan PSBB juga hanya akan berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi (pemprov).

Oleh karena itu, Menko Luhut menyarankan pemprov untuk untuk secara tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB.

Jika masih ada yang masih bandel, lanjutnya,  maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

"Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Maka itu, harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar pergub," tambah Jodi.

Ia menambahkan, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan.

"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok," tutup Jodi. 

Keputusan ini tentu membuat publik heran sebab sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masih banyaknya warga yang masuk ke Ibu Kota di hari kelima penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Dia pun meminta Anies melakukan evaluasi penerapan PSBB di wilayahnya, khususnya soal mobilitas warga. Pasalnya, hingga saat ini banyak warga diluar Jakarta yang masih menggunakan KRL untuk bekerja ke Jakarta.  

"Mengenai KRL saya bilang, Pak Anies, tolong dilihat kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta," ujar Luhut dalam teleconference di Jakarta, Selasa (14/4/2020) malam. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID