Kritisi Presiden 3 Periode, Fachrul: Elit Politik di Lingkaran Jokowi Sudah Nyaman dengan Posisinya Sekarang
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Kritisi Presiden 3 Periode, Fachrul: Elit Politik di Lingkaran Jokowi Sudah Nyaman dengan Posisinya Sekarang

...
RILIS.ID
Bandung
28 November 2021 - 16:18 WIB
Politika | RILISID
...
Foto: Tangkapan layar

RILISID, Bandung — Wacana presiden 3 periode masih bergulir sampai saat ini. Berbagai penolakan juga terus disuarakan oleh lembaga dan tokoh bangsa.

Teranyar disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Bagir Manan dalam Seminar Publik Padjajaran Law Fair XIII secara daring, pada Jumat (26/11/2021).

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi yang juga hadir dalam seminar, turut menyatakan sepakat dengan pernyataan Bagir Manan.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi sebagaimana semangat Reformasi 1998.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Namun, opsi presiden 3 periode dengan kondisi bangsa saat ini belum diperlukan. Karena melanggar konstitusi serta menjurus kepada skenario oligarki," ujar Fachrul dalam keterangannya, Minggu (28/11/2021).

Senator garis keras asal Aceh itu mengendus ada kekuatan oligarki di balik wacana presiden 3 periode yang ingin menguasai republik ini. Baik politik, hukum, dan ekonomi.

Fachrul pun menyinggung para elite politik di lingkaran Presiden Jokowi. Ia menyebut elite tersebut sudah nyaman dengan posisinya saat ini.

"Sehingga situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, padahal jelas-jelas Presiden Jokowi telah menolak dirinya menjadi presiden selama tiga periode," tegasnya.

Lebih lanjut, Fachrul menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan.

Ia karenanya berharap Indonesia harus menghindari malapetaka dengan mengembalikan konstitusi sebagai kekuatan hukum sebagai negara hukum.

Solusinya, menurut Fachrul, adalah mengamandemen konstitusi dengan revitalisasi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), penguatan DPD dan penguatan sistem presidensial dengan adanya calon presiden independen dan penghapusan presidential threshold (PT).

"Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia," ujarnya.

Sistem ini, tambah Fachrul, dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan pemberlakuan PT.

"Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam," paparnya.

"Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen," pungkas Fachrul. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Kritisi Presiden 3 Periode, Fachrul: Elit Politik di Lingkaran Jokowi Sudah Nyaman dengan Posisinya Sekarang

...
RILIS.ID
Bandung
28 November 2021 - 16:18 WIB
Politika | RILISID
...
Foto: Tangkapan layar

RILISID, Bandung — Wacana presiden 3 periode masih bergulir sampai saat ini. Berbagai penolakan juga terus disuarakan oleh lembaga dan tokoh bangsa.

Teranyar disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Bagir Manan dalam Seminar Publik Padjajaran Law Fair XIII secara daring, pada Jumat (26/11/2021).

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi yang juga hadir dalam seminar, turut menyatakan sepakat dengan pernyataan Bagir Manan.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi sebagaimana semangat Reformasi 1998.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Namun, opsi presiden 3 periode dengan kondisi bangsa saat ini belum diperlukan. Karena melanggar konstitusi serta menjurus kepada skenario oligarki," ujar Fachrul dalam keterangannya, Minggu (28/11/2021).

Senator garis keras asal Aceh itu mengendus ada kekuatan oligarki di balik wacana presiden 3 periode yang ingin menguasai republik ini. Baik politik, hukum, dan ekonomi.

Fachrul pun menyinggung para elite politik di lingkaran Presiden Jokowi. Ia menyebut elite tersebut sudah nyaman dengan posisinya saat ini.

"Sehingga situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, padahal jelas-jelas Presiden Jokowi telah menolak dirinya menjadi presiden selama tiga periode," tegasnya.

Lebih lanjut, Fachrul menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan.

Ia karenanya berharap Indonesia harus menghindari malapetaka dengan mengembalikan konstitusi sebagai kekuatan hukum sebagai negara hukum.

Solusinya, menurut Fachrul, adalah mengamandemen konstitusi dengan revitalisasi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), penguatan DPD dan penguatan sistem presidensial dengan adanya calon presiden independen dan penghapusan presidential threshold (PT).

"Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia," ujarnya.

Sistem ini, tambah Fachrul, dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan pemberlakuan PT.

"Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam," paparnya.

"Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen," pungkas Fachrul. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya