​Potensi Lahan Luas, Gempita Garut Tolak Impor Jagung - RILIS.ID
​Potensi Lahan Luas, Gempita Garut Tolak Impor Jagung

Selasa | 06/02/2018 23.58 WIB
​Potensi Lahan Luas, Gempita Garut Tolak Impor Jagung
Jajaran pengurus Gerakan Pemuda Tani. FOTO: Dokumen Gempita

RILIS.ID, Garut – Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Tani (Korwil Gempita) Garut, Dendi Ryadi Ranudinata, mengecam kebijakan impor jagung 171.660 ton pada 2018 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Alasannya, memiliki potensi lahan luas untuk berdaulat jagung.

"Di Garut saja, kami bisa siapkan lahan 70 ribu hektare lahan tidur yang selama ini belum digarap," ujarnya sela kunjungan kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018).

Lahan tidur tersebut, kata Dendi, milik PT Perhutani serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) di luar areal produktif milik masyarakat. Jika dikelola baik, produksi jagung diyakini melimpah.

“Kami yakin dengan program Kementerian Pertanian yang menggerakkan petani muda untuk terjun ke sawah berikut bantuan benih dan alat mesin pertanian gratis, lahan tidur menghasilkan jagung, tidak perlu kita impor," optimisnya.

Kemendag membuka keran impor jagung sebanyak 171.660 ton pada 2018. Padahal, tiada jagung impor masuk semenjak 2016, bahkan produk dalam negeri berhasil diekspor ke sejumlah negara.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, berdalih, impor jagung tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri bagi lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Impor jagung juga bisa dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), selain API-P.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, impor jagung untuk pemenuhan kebutuhan pangan hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog dan perusahaan pemilik API-P. Sementara impor jagung untuk bahan baku industri hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pemegang API-P.

"Jagung yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain," jelasnya.

Impor jagung itu tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan). "Sesuai arahan rakor di Tim Tata Niaga Impor, (tanpa rekomendasi) untuk melakukan penyederhanaan perizinan," kilah Oke.

Baca: Tahun Ini Pemerintah Impor Jagung 171.600 Ton


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID