Tolak Usulan Pemerintah, PDIP Setuju Pemungutan Suara Pemilu Digelar 21 Februari 2024
Kategori
Rilis Network
Cari Berita

Tolak Usulan Pemerintah, PDIP Setuju Pemungutan Suara Pemilu Digelar 21 Februari 2024

...
RILIS.ID
Jakarta
21 Oktober 2021 - 14:38 WIB
Politika | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam usulannya, KPU RI menjadwalkan pemungutan suara Pemilu digelar pada 21 Februari 2024 mendatang.

"Fraksi PDI Perjuangan sangat setuju Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/10/2021).

Sikap Fraksi PDIP, lanjut Junimart, dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Selain itu, menurut Junimart, KPU RI sudah melakukan simulasi tahapan Pemilu di Komisi II DPR.

Sebaliknya, Junimart menilai usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei kurang tepat.

Karena menurutnya, hal itu berbenturan dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada Maret hingga April 2024.

"Terkait usulan pemerintah yang meminta Pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret," ungkapnya.

Jika Pemilu 2024 dipaksakan pada tanggal 15 Mei, masih kata Junimart, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idulfitri 2024 pada 10 April.

Selain itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang cukup singkat.

Hal itu karena perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada 27 November 2024.

"Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan Pileg dan Pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November," ujarnya.

"Karena kalau Mei dilakukan Pemilu, lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu, sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya

Tolak Usulan Pemerintah, PDIP Setuju Pemungutan Suara Pemilu Digelar 21 Februari 2024

...
RILIS.ID
Jakarta
21 Oktober 2021 - 14:38 WIB
Politika | RILISID
...
Ilustrasi: Rilisid

RILISID, Jakarta — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam usulannya, KPU RI menjadwalkan pemungutan suara Pemilu digelar pada 21 Februari 2024 mendatang.

"Fraksi PDI Perjuangan sangat setuju Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/10/2021).

Sikap Fraksi PDIP, lanjut Junimart, dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Selain itu, menurut Junimart, KPU RI sudah melakukan simulasi tahapan Pemilu di Komisi II DPR.

Sebaliknya, Junimart menilai usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei kurang tepat.

Karena menurutnya, hal itu berbenturan dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada Maret hingga April 2024.

"Terkait usulan pemerintah yang meminta Pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret," ungkapnya.

Jika Pemilu 2024 dipaksakan pada tanggal 15 Mei, masih kata Junimart, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idulfitri 2024 pada 10 April.

Selain itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang cukup singkat.

Hal itu karena perintah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada 27 November 2024.

"Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan Pileg dan Pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November," ujarnya.

"Karena kalau Mei dilakukan Pemilu, lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu, sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024," pungkasnya. (*)

Editor : Segan Simanjuntak

TAG:

Berita Lainnya